Baru saja bersukaria setelah namanya masuk dalam daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih dari Sulawsesi Selatan (Sulsel) yang ditetapkan KPU Sulsel, Bahar Ngitung harus bolak balik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel atas kasus dugaan korupsi.
Komisi Informasi merupakan sebuah lembaga kuasi negara yang sangat penting karena bisa mendorong transparansi informasi. Dari pengalaman sejumlah daerah, keterbukaan informasi publik bahkan bisa menghemat uang negara miliaran rupiah.
Hingga sekarang masih banyak pihak yang sulit memercayai jika Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Antasari Azhar harus menjadi tersangka dan ditahan polisi karena diduga terkait dengan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, pada 14 Maret lalu.
Problem yang membebani bangsa ini adalah utang luar negeri yang besar dan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Oleh karena itu, rakyat harus disadarkan bahwa presiden sekarang pun belum mampu menyelesaikan utang dan BLBI. Rakyat harus diajak memilih calon presiden yang mau dan bisa menyelesaikan dua masalah ini.
Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Ines Wulanari Setyawati dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Direktur PT Gita Vidya Utama ini juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,7 miliar.
Nama mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra kembali disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/5).
Dirjen (nonaktif) Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM Syamsudin Manan Sinaga menolak disalahkan dalam dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM. Alasannya, dia tidak mengikuti pembuatan kebijakan Sisminbakum.
Men BUMN Segera Nonaktifkan Hariadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terhadap Direktur Luar Jawa, Madura, dan Bali PT PLN Hariadi Sadono. Mantan GM PLN Distribusi Jatim periode 2004-2008 itu menjadi tersangka kasus pengadaan proyek Customer Management System (CMS) yang diduga merugikan negara Rp 80 miliar.
Abdul Hadi Djamal, tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur, tak henti-henti mengeluarkan nyanyian sumbang. Kali ini, pernyataannya membeberkan fakta aliran dana Rp 1 miliar yang diterima Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhonny Allen Marbun.
Dugaan Korupsi Proyek dari Iuran Pelanggan
Kasus pidana yang menyeret Ketua KPK Antasari Azhar tak menyurutkan kinerja lembaga superbody dalam memberantas korupsi. Kemarin (5/5) KPK menetapkan mantan General Manager PT PLN Distribusi Jatim periode 2004-2008 berinisial HS alias Hariadi Sadono sebagai tersangka. Dia dianggap bertanggung jawab dalam proyek outsourcing Customer Management System (CMS) yang diduga merugikan negara Rp 80 miliar.
