Penasihat hukum Abdul Hadi Djamal, Radian Syam, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi terus mencari asisten pribadi Jhonny Allen Marbun yang bernama Resko. "Sebab, sosok itu merupakan saksi kunci yang memegang penyerahan uang Rp 1 miliar dari asisten Hadi bernama Hanan," kata Radian kemarin.

KPK akan terus melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Indonesia Corruption Watch menilai sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang mempertanyakan keabsahan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu bentuk terganggunya Dewan atas sepak terjang Komisi. "Mereka berusaha melindungi anggota DPR yang terlibat kasus korupsi," kata Koordinator ICW Danang Widoyoko kemarin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengevaluasi dan membenahi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) terutama dalam pemberantasan korupsi.

Dua mantan kepala Kantor Pos menyatakan banding atas putusan hakim yang menyatakan mereka terbukti melakukan korupsi terkait dana insentif PT Pos Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Ketua Komisi Antikorupsi Malaysia (Malaysian Anti-Corruption Commission--MACC) mengatakan mereka ingin memiliki pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) seperti yang ada di Indonesia, yang khusus menangani kasus-kasus rasuah atau korupsi (Koran Tempo, 4 Februari 2009).

Semua pihak diharapkan memisahkan masalah hukum personal Antasari Azhar yang sekarang menjadi tersangka dengan kerja institusional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan empat pimpinan KPK adalah sah dan harus dihormati semua pihak.

Setelah Antasari Azhar ditetapkan jadi tersangka dan dinonaktifkan, wakil ketua KPK bersepakat melaksanakan tugas ketua KPK secara bergantian. Komisi III DPR langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pimpinan KPK. Salah satu point nya DPR berencana akan melakukan pemilihan ulang ketua KPK. Koalisi Masyarakat Penyelamat KPK menolak. Berikut adalah Press release yang disampaikan di kantor ICW, Jum'at, 8 Mei 2009 siang.

Kasus-kasus korupsi berskala besar yang saat ini tengah mengantre di KPK harus segera diproses secara hukum sebagai bagian dari strategi pemulihan kepercayaan publik.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat memilih tujuh anggota Komisi Informasi setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon.

Surat Kuasa Khusus Dephan diharapkan diterima kejaksaan pekan depan.