Tim audit pekan ini akan memaparkan hasil temuan sementara kepada BPK.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan mengungkap skandal kucuran bailout (dana talangan) ke PT Bank Century Tbk senilai Rp6,7 triliun. Meski Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Jumat (23/10) lalu menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dalam kasus tersebut, BPK terus akan melanjutkan audit investigasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan investigasi penyelenggaraan haji 2009 dengan mendatangi embarkasi haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, kemarin. Lima anggota komisi antikorupsi, yang semuanya perempuan, dipimpin oleh Fungsional Litbang KPK Aida Ratna Zulaiha. Mereka tiba di asrama haji sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menyebar untuk melihat langsung pelaksanaan haji di tempat itu.
Kejaksaan Agung membatalkan penjatuhan sanksi terhadap tiga jaksa dalam kaitan dengan pengadaan laptop di Kejaksaan Agung. Pemberlakuan sanksi itu batal karena mereka mengajukan pembelaan diri. "Mereka mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti," kata Jaksa Agung Muda Hamzah Tadja di kantornya kemarin. Namun, Hamzah mengaku lupa nama ketiga jaksa itu.
Setelah ditanyai hakim beberapa kali, Hengky Samuel Daud mengakui menggunakan radiogram Departemen Dalam Negeri sebagai rekomendasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran ini menyatakan, radiogram digunakan untuk penawaran ke beberapa daerah.
Kejaksaan menyatakan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tujuh tempat di ibu kota provinsi akan menimbulkan masalah bagi jaksa penuntut umum. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, secara teknis, perkara-perkara yang terjadi jauh dari ibu kota provinsi akan menyulitkan jaksa menghadirkan terdakwa.
ANGGOTA Komisi Keuangan DPR RI Fraksi PDIP telah menerima instruksi untuk memilih Miranda Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.
Pemerintah sedang mempelajari rencana kenaikan gaji menteri.
Rencana kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu II masuk dalam pos reformasi birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp700 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan unsur tindak pidana dalam kasus penyelamatan PT Bank Century Tbk (kini berganti nama menjadi Bank Mutiara). Namun, unsur tindak pidana yang ditemukan auditor BPK itu baru sebatas dari sisi pengelolaan bank seperti kredit fiktif dan letter of credit (L/C) fiktif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bersuara soal rekayasa kasus yang menimpa dua pimpinan lembaga itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pernyataan tersebut dikemukakan pimpinan komisi menyusul beredarnya transkrip rekaman yang memperkuat dugaan rekayasa kasus itu.
Ada upaya sistematis untuk menghentikan pengungkapan kasus Century yang telah menyedot uang negara Rp 6,7 triliun. Upaya itu saat ini dilakukan, baik dari sisi politik maupun sisi hukum.
