Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya bersuara soal rekayasa kasus yang menimpa dua pimpinan lembaga itu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pernyataan tersebut dikemukakan pimpinan komisi menyusul beredarnya transkrip rekaman yang memperkuat dugaan rekayasa kasus itu.
Ada upaya sistematis untuk menghentikan pengungkapan kasus Century yang telah menyedot uang negara Rp 6,7 triliun. Upaya itu saat ini dilakukan, baik dari sisi politik maupun sisi hukum.
Duta Besar RI untuk Thailand Muhammad Hatta menegaskan, dirinya merasa belum saatnya menjelaskan kasus dugaan penyimpangan sisa anggaran tahun 2008 yang terjadi di lingkungan kerjanya.
Eksekusi terhadap mantan Bupati Muaro Jambi As’ad Syam yang kini menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat harus segera dilakukan. Tidak ada alasan bagi jaksa untuk menunda mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada 10 Desember 2008.
Mahkamah Konstitusi, Senin (26/10), menggelar sidang untuk pemeriksaan pendahuluan pengajuan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Panitia seleksi calon hakim agung memperkirakan jumlah calon hakim agung yang lolos seleksi akhir di Komisi Yudisial tak mencapai 18 orang. Dari 35 calon yang telah diwawancarai, panitia seleksi menilai umumnya tidak memenuhi kualitas batas penilaian (passing grade) yang ditetapkan. "Kasihan Mahkamah Agung kalau calon yang lolos tidak berkualitas," kata Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas saat dihubungi kemarin.
Paradigma pemerintah terhadap kesehatan cenderung lebih berfokus terhadap usaha kuratif, hal yang bertolakbelakang apabila kita mengkomparasikannya dengan negara lain seperti Belanda yang sangat peduli dengan aspek preventifnya. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana pemerintah menganggarkan 55 persen anggarannya di bidang kesehatan ke pelayanan kuratif. Tentu saja tidak dapat menekan kasus-kasus yang sering kali terjadi seperti kasus kematin ibu, maraknya kasus gizi buruk dan masih banyak lagi kasus lainnya yang tentunya belum dapat teratasi oleh pemerintah. Demikian diungkapkan dr. Kartono Mohammad mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Lembaga pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center (IBC), memperkirakan perjalanan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum ke luar negeri menghabiskan biaya lebih dari Rp 1 miliar.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat akan menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan gaji pejabat negara.
Pernyataan pemerintah melalui kejaksaan bahwa kasus Bank Century tidak melanggar hukum dinilai sangat prematur dan melukai rasa keadilan masyarakat.
