Meski baru akan mulai bekerja, sejumlah kalangan mengaku skeptis terhadap keefektifan kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Yudhoyono. Satgas dinilai tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan kerjanya.
Meski baru akan mulai bekerja, sejumlah kalangan mengaku skeptis terhadap keefektifan kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Yudhoyono. Satgas dinilai tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk melaksanakan kerjanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno terkait korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah. Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi tiga tahun penjara.
Bonaran: Sesuai Arahan Presiden
Anggodo Widjojo mangkir dari pemanggilan pertama Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggodo, adik tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, juga berencana tak akan datang untuk memenuhi pemanggilan kedua KPK yang dijadwalkan Kamis besok.
Berikut ini nama-nama pemilik rekening di Bank Century yang mengambil dana setelah pengucuran dana talangan, sebagaimana dikutip dari dokumen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tertanggal 5 Januari 2010, yang diperoleh Primair Online di Jakarta, Rabu (6/1).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada penegak hukum dan aparatur pengawasan di pusat dan daerah supaya meneguhkan komitmen untuk menjaga penegakan hukum. Dengan begitu, praktik mafia hukum dapat dihentikan.
Presiden Prihatinkan Korupsi di Daerah
Korupsi di daerah terjadi karena adanya dua hal. ”Sebagian karena adanya niat untuk melakukan korupsi. Itu yang terus saja terjadi sehingga terus saja ada proses hukum,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Selasa (5/1).
Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) meminta pimpinan DPR mengembalikan surat pengantar presiden mengenai RUU Pencabutan Perppu No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Alasannya, surat bernomor R-61/Pres/12/2009 bertanggal 11 Desember 2009 itu dianggap memutarbalikkan fakta.
Pengusutan Kasus Bailout Bank Century
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan keseriusannya dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan dana talangan (bailout) Bank Century. Kemarin (5/1), lembaga itu memeriksa mantan Sekretaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) Raden Pardede.
Mahkamah Agung sedang menyeleksi 76 calon hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari jumlah tersebut, panitia akan memilih 61 hakim ad hoc untuk ditempatkan di Pengadilan Tipikor di tujuh provinsi. Yakni, Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Makassar, dan Samarinda.
