Rekayasa Warnai Bailout Century
Kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century mengungkap berbagai fakta signifikan. Di antaranya, dugaan pelanggaran undang-undang dan rekayasa dalam rangkaian proses bailout Bank Century.
Dijerat Empat Pasal Berlapis
Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjerat Anggodo Widjojo dibuktikan kemarin sore. Setelah memeriksanya lebih dari lima jam, lembaga antikorupsi tersebut akhirnya menjebloskan adik buron Anggoro Widjojo itu ke bui.
Sel Lama Dipakai untuk Tahanan Menyusui
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengebut pemindahan Artalyta Suryani dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tadi malam Ayin -panggilan Artalyta Suryani- dipindah ke Lapas Tangerang bersama dua narapidana ''spesial'' lain.
Tahanan kasus korupsi dan narkoba rawan menyebabkan terjadinya penyimpangan di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Penyimpangan yang mereka lakukan mayoritas terkait fasilitas di sel tahanan.
Kementerian Sekretaris Negara membantah ada kesalahan rujukan dalam surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Satgas Serahkan Temuan di Penjara ke Kementerian Hukum
Hasil temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, terkait pemberian fasilitas kepada sejumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, tidak akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Temuan itu diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pembenahan internal.
Keberadaan mafia peradilan menggurita di lini kehidupan dan perilaku hukum republik ini. Hasil sadapan KPK atas Anggodo Widjojo yang diputar di Mahkamah Konstitusi (3/11/2009) memberikan deskripsi yang sungguh jelas bagaimana seseorang di luar hukum mampu menyetir laju sistem dan proses hukum, memengaruhi penegak hukum dan anggota lembaga independen negara. Bangunan hukum telah tercabik-cabik tak berarti di hadapan gerombolan mafia hukum.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyerahkan data mengenai dugaan adanya makelar kasus di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah melaporkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberikan dana talangan atau bailout kepada Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (saat itu). Pemberitahuan dilakukan melalui layanan pesan singkat pada 21 November 2008 sekitar pukul 08.30.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. menilai praktik mafia hukum subur karena banyak pejabat di instansi penegak hukum yang tersandera dosa di masa lalu. Dia mencontohkan, seorang pejabat tahu anak buahnya bersalah, tapi tidak berani memberikan sanksi, bahkan dilindungi. Itu karena anak buahnya mengetahui kesalahannya di masa lalu. "Kasus-kasus sekarang ini kan begitu. Ramai-ramai besok akan ditindak, besok hilang juga. Kalau diberi sanksi, takut kartu-kartunya, dosa-dosa di masa lalu, akan dibuka ke publik," katanya.
