Pengadaan buku pelajaran matematika untuk sekolah dasar berbau korupsi. Harganya jauh di atas harga buku sejenis.

RUU Komisi Yudisial dibahas pekan ini. Upaya membersihkan hakim kotor. Efektifkah?

Provinsi penghasil minyak mendapat rezeki nomplok berkat kenaikan harga minyak. Peluang korupsi juga meningkat.

Dugaan korupsi pengadaan mesin listrik dan pembelian helikopter di Aceh mulai diusut serius. Gubernur Aceh, Abdullah Puteh semakin terpojok.

Inilah janji duet pasangan calon presdien dan wakilnya Megawati Soekarnoputri ? KH Hasyim Muzadi. Keduanya sepakat untuk tidak mengangkat menteri koruptor dalam kabinet yang akan mereka bentuk. Bahkan kabinet yang hendak dibangunnya adalah kabinet yang akan menjadi motor gerakan antikorupsi.

Inilah janji duet pasangan calon presdien dan wakilnya Megawati Soekarnoputri ? KH Hasyim Muzadi. Keduanya sepakat untuk tidak mengangkat menteri koruptor dalam kabinet yang akan mereka bentuk. Bahkan kabinet yang hendak dibangunnya adalah kabinet yang akan menjadi motor gerakan antikorupsi.

*Kemarin, tiga anggota DPRD NAD diperiksa dalam masalah pembelian helikopter
*Menurut Bachrum Manyak, ia diminta hadir ke KPK untuk klarifikasi tentang prosedur pembelian helikopter

Kejaksaan Tinggi NAD menetapkan Ziauddin Ahmad --kini menjabat Kepala Biro Umum Setda NAD-- sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Asrama Haji NAD yang bernilai total Rp 10 milyar. Kajati Andi Amir Achmad menunjuk Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, T Pribadi Suwandi, sebagai ketua tim pengusutan.

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh yang akan dipanggil Rabu (2/6) masih berstatus sebagai saksi. Hal itu dijelaskan Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Negara RI (Kadiv Humas Mabes Polri) Inspektur Jenderal Polisi Paiman kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (31/5). Menurutnya, surat pemanggilan untuk Puteh dikirim hari ini. Nomornya 532/V/2004 tanggal 31 Mei 2004.

Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), akhirnya menghentikan pengusutan kasus penyaluran kredit kepada 54 anggota DPRD NAD yang besarnya masing-masing Rp75 juta.