Mendagri Belum Memberikan Izin Pemeriksaan Ketua DPRD [23/06/04]

Kasus dana kapling atau yang dikenal dengan kasus dana kadeudeuh sebesar Rp 25 miliar yang diterima oleh anggota DPRD Jawa Barat terganjal pada permasalahan izin. Kali ini Kejaksaan Tinggi Jabar tengah menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa enam orang saksi dari unsur fraksi di DPRD Jabar.

DPRD Tanyakan Dana Rp 9 Miliar [23/06/04]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mempertanyakan proposal permintaan dana tambahan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pemilu presiden. Meski telah ada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang dukungan dana APBD untuk pelaksanaan Pemilu 2004, KPU tidak bisa begitu saja mengajukan dana.

Kejati Jateng Sesalkan Putusan Bebas PN Klaten terhadap Kasus Korupsi di DPRD [23/06/04]

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyesalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten yang memutuskan bebas murni Ketua dan Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, Suwanto dan Tantowi Jauhari.

Hamzah Minta Panwaslu Usut Politik Uang [23/06/04]

CAPRES dari PPP Hamzah Haz meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengusut dan menindaklanjuti berbagai kasus politik uang yang terjadi selama masa kampanye Pilpres. Hal itu dikemukakan Hamzah ketika dalam kapasitas sebagai wapres meresmikan Pondok Pesantren Albina di Bekasi, kemarin.

KPK Usut Aktor Penjualan Tanker [23/06/04]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut aktor penjualan dua tanker raksasa milik Pertamina. Untuk itu, KPK juga akan memeriksa direksi lama Pertamina.

Konsorsium Asuransi Paripurna TKI Harus Diaudit [23/06/04]

Kinerja konsorsium asuransi paripurna tenaga kerja Indonesia harus diaudit oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena fungsinya mulai menyimpang. Kegiatan konsorsium perusahaan asuransi yang memungut premi Rp 400.000 per TKI itu juga mulai tidak relevan dengan kewajibannya memberikan perlindungan pra dan pascapenempatan TKI.

Ketidakjelasan Kriteria Hambat Penyelesaian Politik Uang [23/06/04]

Ketidakjelasan kriteria politik uang merupakan salah satu penghambat penyelesaian indikasi politik uang pada masa kampanye. Akibatnya, pasangan calon presiden dan wapres beserta tim kampanye yang mengisi kampanye dengan menyerahkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat tidak dapat dikenai sanksi pelanggaran politik uang.

Waspadai, Retorika Antikorupsi Capres! [23/06/04]

Kekuasaan memang menyilaukan. Untuk merebut kursi penguasa nomor satu di negeri ini, para calon presiden dan calon wakil presiden pun berlomba merebut hati rakyat Indonesia-yang hanya diingat setiap kali memasuki masa pemilu-dengan variasi cara. Mulai dari kampanye di terminal, pasar, pusat perdagangan, hingga para capres ini rela hadir di ajang anak muda, seperti tampil menyanyi di Akademi Fantasi Indonesia. Bak penyanyi profesional, mereka pun mendendangkan lagu sambil menebar senyum di sana sini.

Anggota DPRD Konawe Kembalikan Uang Pesangon [23/06/04]

Sebanyak 37 anggota DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara, sepakat mengembalikan dana pesangon yang sebelumnya telah mereka terima. Sikap itu diambil berkaitan dengan ditetapkannya status tersangka oleh kejaksaan kepada Bupati Konawe Lukman Abunawas yang diduga terlibat dalam kasus pemotongan anggaran sekitar 30 proyek pembangunan untuk pembayar pesangon Dewan.

Jelaskan Status Aset Tanker Pertamina [23/06/04]

Departemen Keuangan harus menjelaskan soal status aset PT Pertamina agar kontroversi menyangkut penjualan tanker Pertamina menjadi jelas. Secara prinsip hukum, aset Pertamina (termasuk tanker) merupakan aset dari Pertamina sebagai korporat yang sudah dipisahkan dari aset pemerintah secara umum.

Subscribe to Subscribe to