Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di 13 SMP se-Kabupaten Lobar ditengarai bermasalah. Komisi F DPRD Lobar menemukan proyek tersebut dikerjakan kontraktor. Padahal di dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, proyek tersebut tidak boleh dikerjakan pihak ketiga, melainkan harus Komite Sekolah. Diduga ada pihak yang bermain. Anehnya Bawasda dan Bupati Lobar tidak tahu.
Surat keterangan pengganti ijazah sederajat SMA Prof. Dr. TGH. Anwar MZ, caleg jadi asal NTB untuk DPR Pusat diragukan keabsahannya. Panwaslu bertekad menindaklanjuti kasusnya sampai ke Jakarta. Status caleg jadi Anwar terancam dicabut.
Bertambah lagi anggota DPRD yang dilaporkan ke Kejaksaan. Setelah vonis empat orang anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dan anggota DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, beberapa hari lalu (27/5) sejumlah aktivis LSM antikorupsi di Lombok dan Sumbawa melaporkan dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa yang dilakukan kolektif anggota DPRD Sumbawa ke Kejaksaan Tinggi NTB.
Ali BD, Bupati Lotim mengaku gerah dengan maraknya korupsi di daerahnya. Cuma semangat itu seperti tak ditangkap aparat kejaksaan. Alhasil, tak banyak para koruptor yang diseret ke meja hijau.
Hasil investigasi sekelompok masyarakat Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Lobar mengenai korupsi bantuan sapi rupanya ditindaklanjuti pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Setelah diusut, Kejaksaan menyimpulkan
bau korupsi di sana benar adanya.
Kepala Daerah, untuk pertama kalinya bakal dipilih langsung oleh rakyat. Kata
Suksesi Walikota memang masih lama. Namun beberapa nama mulai digadang-gadang yang bakal menjadi saingan Mohammad Ruslan ke kursi Mataram 1.
Sejumlah partai politik di Mataram membentuk FKAPP. Menjelang suksesi walikota kelak, mereka menjual ide konvensi untuk menjaring calon. Kecuali partai Golkar, forum ini ternyata diminati partai lain. Tapi, kesungguhan elit partai itu dipertanyakan.
