Antikorupsi.org, Jakarta, (28/01) – Tidak dipenuhinya pemanggilan ketiga Kejaksaan Agung oleh anggota DPR RI Setya Novanto harus ditanggapi serius. Kejaksaan Agung diminta tidak ragu melakukan upaya paksa.

“Kejaksaan seharusnya tidak ragu melakukan serangkaian upaya paksa,” ucap Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat diwawancarai di kantor ICW Kamis (28/01).

Upaya paksa dan langkah cepat perlu diambil oleh Kejaksaan sebelum kasus ini digiring ke permainan politik yang dilakukan Novanto.

POKOK BERITA:

“KPK Incar 24 Politikus Senayan”

Antikorupsi.org, Jakarta, 22/01/16 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo ingin meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

“Kami ingin mengangkat dan menyadarkan para penegak hukum,” ujar Agus dalam pidato sambutan peluncuran film dokumenter antikorupsi yang diadakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Goethe-Institut Jakarta (22/01).

Antikorupsi.org, Jakarta, 22/01/16 – Transparency International Indonesia (TII) luncurkan dua buah film dokumenter bertemakan antikorupsi. Pemutaran diadakan di Auditorium Goethe-Institut Jakarta Jumat (22/01).

Dua film tersebut berjudul “Menjaga Anak Kandung Reformasi”, dan “Bergerak Dari Daerah”. Masing-masing mengusung tema antikorupsi melalui sudut pandang yang berbeda.

POKOK BERITA:

“Enam Persen untuk DPR”

Kehebohan penggeledahan KPK di DPR

Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, rombongan tim KPK melakukan penggeledahan di DPR. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari penangangan perkara korupsi anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti yang tertangkap tangan menerima dana suap dari pengusaha terkait proyek di Kementrian PUPR. Dalam penggeledahan ini tim KPK menyertakan empat orang dari satuan Brimob untuk membantu pengamananan.

Antikorupsi.org, Jakarta, 22/01/16 – Wacana penghentian kasus dua mantan pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) perlu disambut dengan baik. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter.

“Kalau sudah ada pembahasan penghentian kasus kriminalisasi selama 2015 tentu harus disambut dengan baik, ini tidak hanya mencakup BW dan AS,” ujar Lalola. Namun bentuk penghentian perkara harus dicermati dengan baik oleh para pihak. Jika tidak, kasus ini bisa dibuka lagi di kemudian hari.

POKOK BERITA:

“Panja Rentan Diselewengkan”

POKOK BERITA:

“Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Hentikan Kasus BW dan Samad: Semua Sudah Selesai!”