Antikorupsi.org, Jakarta, 06/01/2016 – Pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Setya Novanto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia tak perlu seizin Presiden. Langkah permintaan izin dinilai tidak tepat.
Hal ini untuk menjawab pernyataan Jaksa Agung pada 04/12/2015 lalu yang berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR butuh izin Presiden. Jaksa Agung mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76/PUU-XII/2014.
Antikorupsi.org, Jakarta, 5/1/16 – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) akan adakan Dialog Kebijakan Pendidikan & Aksi Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hal ini dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan dalam sektor pendidikan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 29/12/2015 – Peresmian gedung baru KPK diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas KPK.
“Pembangunan Gedung Baru KPK memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyakarat,” kata Tama S. Langkun, Koordinator Divisi Kampanye Publik dan Advokasi. Dahulu di tahun 2012 ICW bersama masyarakat luas mendorong pembangunan gedung baru KPK. Kala itu pembangunan gedung baru KPK sempat ditolak oleh DPR. Kemudian masyarakat memberikan kritikan melalui saweran.
Antikorupsi.org, 28/12/2015 – Teten Masduki terpilih menjadi salah satu dari 13 tokoh Asia yang memberi perubahan. Masuk dalam buku berjudul Doing Good Great, Teten terpilih atas kegigihannya melawan korupsi.
Dilansir dari Straitstime.com, buku yang ditulis oleh Willie Cheng, Sharifah Mohamed, dan Cheryl Tang menampilkan berbagai tokoh dari berbagai belahan Asia. Teten yang merupakan pegiat antikorupsi dan kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dianggap sebagai salah satu pahlawan sosial di Asia.
Jakarta, Antikorupsi.org – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter terpilih menjadi salah satu tokoh Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2015. Pemilihan tokoh tersebut dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam rangka memperingati Hari Perempuan yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2015 kemarin.
Antikorupsi, 23/12/2015 – Dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang pendidikan, keterbukaan informasi dianggap menjadi salah satu unsur pokok penyelesaian.
“Keterbukaan informasi adalah kunci membangun ekosistem pendidikan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan dalam Diskusi Publik “Manajemen Pengelolaan Guru” yang diadakan ICW di Balai Kartini Jakarta, 22/12/15.
Antikorupsi, 23/12/2015 – Politisasi guru menjadi permasalahan paling mencolok. Sejumlah masalah pokok lain juga mesti dituntaskan.
Keenam masalah pokok tersebut adalah rekrutmen dan pendidikan calon guru, status dan kesejahteraan guru, kepangkatan dan pengembangan karir guru, ketimpangan persebaran guru, dan desentralisasi atau resentralisasi.
Antikorupsi, 22/12/2015 – Kasus Setya Novanto dianggap tidak sekedar permasalahan etik semata. Kasus ini menunjukkan adanya perselingkuhan antara aktor pebisnis dan aktor politik.
“Kasus ini menunjukan realitas pebisnis yang mengatur kebijakan negara,” ungkap Donal Fariz, koordinator divisi Korupsi Politik ICW. Donal menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar oleh Koalisi Kawal DPR di kantor ICW.
Antikorupsi, 22/12/2015 - Setya Novanto didesak untuk berhenti sebagai anggota DPR RI. Penunjukan dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar dinilai tidak tepat.
“Akal sehat publik dilecehkan, Novanto terbukti melakukan pelanggaran etik tetapi tetap dijadikan ketua Fraksi Golkar,” ucap Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW dalam konferensi pers yang diadakan Koalisi Kawal DPR di kantor ICW.
Antikorupsi, 21/12/2015 – ICW mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera memanggil Kejagung dan Mabes Polri. Hal ini dikarenakan kedua institusi tersebut mengabaikan permintaan informasi yang diminta ICW.
“Maksud baik ICW tidak direspon oleh Kejagung dan Mabes Polri, kedua institusi tidak merespon permintaan informasi,” tulis ICW dalam siaran persnya.
