Sebanyak 17 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok periode 1999-2004 divonis dua tahun kurungan dan denda masing-masing Rp 50 juta atau subsider tiga bulan kurungan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Jawa Timur, menetapkan status tersangka korupsi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Depag tahun 2005 terhadap Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Jombang Munsyief, Selasa.

Gagasan progresif Komisi Yudisial untuk mengganti semua hakim agung melalui mekanisme kocok ulang dapat dianggap sebagai puncak kegeraman terhadap praktek mafia peradilan yang telah mewabah.

Dugaan penyimpangan dana APBD 2003 di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar Rp 4,8 miliar dilaporkan Indonesian Corruption Watch (ICW). Dana ini diduga diterima sejumlah anggota DPRD dan anggota komisi III DPR RI berinisial MAM.

Seorang anggota DPR yang juga Pimpinan Komisi III DPR dan mantan anggota Komisi II, M.AM, bakal terjerat kasus pelanggaran Pasal 12 B tentang gratifikasi pada UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab M.AM telah menerima dana Rp 680 juta untuk pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar).

Jaksa mengajukan kasasi.

Pejabat-pejabat PLN lainnya bakal diperiksa polisi.

Tahun 1998 Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) melakukan kajian Keppres yang menyimpang dan berpotensi terjadi KKN.

Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan elite pusat dan daerah agar tidak menjadikan lembaga musyawarah pimpinan daerah atau muspida sebagai penghambat upaya pemberantasan korupsi. Sudah lama muspida justru menjadi peredam dan persekongkolan untuk membekukan kasus korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan memandang perlu adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan seluruh anggaran dari seluruh sumber pendanaan bagi program rehabilitasi dan rekonstruksi kembali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat gempa bumi dan bencana tsunami. Ini sesuatu yang penting bagi citra dan kelanjutan sumber pendanaan, khususnya dari negara-negara donor.