Meski sudah diperintahkan, pemeriksaan terhadap empat staf MA yang diduga terlibat jual beli perkara belum juga dilakukan. Akibatnya, SK pemecatan terhadap salah seorang staf tersebut belum juga dikeluarkan.
Kepolisian melibatkan penyidik dari Direktorat Pajak dan Bea-Cukai.
Kamis 19 Januari 2006, Komisi Yudisial (KY) mengadakan diskusi terbatas dengan akademisi dari beberapa universitas tentang kocok ulang hakim agung. Berikut catatan Moh. Mahfud M.D. untuk Jawa Pos yang hadir dalam diskusi itu. Catatan ini bukan kesimpulan diskusi, tetapi merupakan refleksi penulis.
Ada indikasi penyelewengan, tapi belum ada tersangka.
Direktorat Imigrasi meloloskan terpidana David Nusa Widjaya ke luar negeri karena tidak ada permintaan pencegahan dan penangkalan dari instansi yang berwenang. Tidak ada kewajiban mencegah David karena memang tidak ada permintaan, ujar juru bicara Imigrasi, Soepriatna Anwar, saat dihubungi kemarin.
Kadinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tegal Agus Sunarto dan mantan Kadinas PU Sarsito, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Instruksi Gubernur (Ingub) Tahun Anggaran 2005. Dana ingub itu senilai Rp 1,5 miliar untuk normalisasi Kali Brungut, Kecamatan Warurejo.
Koalisi LSM Pemantau Peradilan mendesak Ketua Mahkamah Agung (MA) mencabut Surat Keputusan perpanjangan pensiun bagi Bagir dan sembilan hakim agung lainnya. Sebab tindakan Pimpinan MA mengeluarkan SK perpanjangan pensiun adalah tidak etis.
Alasan teknis hukum yang selalu dijadikan pemaaf atas tuntutan publik terhadap kinerja aparatur penegak hukum sudah dapat diduga merupakan cara paling efisien untuk menepis dugaan diskriminatif, ketidakinginan, atau ketidakmampuan menebas habis aktor intelektual korupsi di negeri ini.
Press release bersama Koalisi Pemantau Peradilan, berkait terbitnya SK Ketua MA tentang perpanjangan usia pensiun.
