Nasrul Waton, saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyatakan bahwa proyek tinta untuk Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum merugikan negara Rp 1,3 miliar. Kerugian itu dihitung dari selisih harga tinta lokal dan impor.
Komisi Yudisial meminta dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyeleksi ulang hakim agung dengan payung hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena ada krisis dalam dunia peradilan, membereskannya harus dari atas, yaitu Mahkamah Agung, kata Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dalam pertemuan dengan pemimpin DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Ditjen Imigrasi diduga memiliki andil besar dalam pelarian David Nusa Wijaya. Karena, koruptor BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) Rp 1,29 triliun itu memiliki dua paspor. Kedua paspor itu asli, namun identitasnya berbeda.
Pemberian uang suap dilakukan ketika Direktorat Jenderal Anggaran tengah membahas perubahan anggaran untuk KPU.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sultan diduga terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan jaringan Code Division Multiple Acces (CDMA) yang merugikan anggaran daerah sebesar Rp17 miliar.
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat belum menemukan masalah dalam studi banding anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR ke Mesir, medio Desember 2005. Kami akan mengundang anggota Badan Urusan Rumah Tangga lainnya yang ikut ke Mesir, kata Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Semula ada kasus biasa. Sebagaimana lazim dialami warga kebanyakan. Ibu artis film dan sinetron Sandy Aulia, Elyse Dupong, mengurus surat IMB di kantor kecamatan untuk rumah anaknya. Biasa juga, prosesnya molor. Padahal, pihak Sandy telah mengeluarkan biaya cukup banyak. Hingga waktu yang dijanjikan camat, IMB belum juga keluar. Setiap ditanya, camat menjawab belum jadi.
Menurut Jaringan Advokasi CDMA, dana proyek itu diduga diselewengkan, di antaranya untuk membeli mobil Mercedes Gubernur.
Dua puluh anggota DPRD Kendal periode 1999-2004 yang saat ini duduk kembali di legislatif akan segera diperiksa penyidik Kejari Kendal, terkait dengan kasus dugaan korupsi APBD Kendal 2003 senilai Rp 6,3 miliar. Dalam kasus itu tersangkanya adalah mantan ketua DPRD Sutrimo, mantan wakil ketua Abdul Wachid Hasyim, dan mantan sekda Endro Arintoko (Ketua Tim Anggaran Eksekutif).
