Tiga Mark Up di KPU Kepulauan Seribu; Ditemukan Sejumlah Kuitansi Fiktif

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menemukan tiga kasus penggelembungan dana (mark up) anggaran Pemilihan Umum 2004 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Seribu. Korupsi tersebut diduga terjadi pada penyewaan rumah untuk kantor KPU Kepulauan Seribu, sewa kapal, dan sosialisasi pemilu.

Empat Rekening Diblokir; Aliran Dana dan Aset-aset Milik Para Eksportir Dilacak

Polisi telah mengajukan permohonan pemblokiran empat rekening milik empat eksportir perusahaan terkait dengan kasus ekspor fiktif dan korupsi dana restitusi pajak. Permohonan diajukan kepada bank penerbit dan telah mendapatkan persetujuan.

Rp 10,9 Miliar Anggaran Kabupaten Bogor Bermasalah

Semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

Mantan Kacab Jamsostek Dituntut Lima Tahun Penjara

Mantan Kepala Cabang PT Jamsostek Persero Cabang Sukabumi Syamsul Rizal Saleh dan Kepala Bidang Keuangan PT Jamsostek Marimin Siswoyo dituntut lima tahun penjara.

Eksekusi Mantan Legislator Ditunda

Kejaksaan Negeri Padang menunda eksekusi terhadap 33 mantan pemimpin dan anggota DPRD Sumatera Barat yang divonis 5 dan 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp 5,9 miliar. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Antasari Azhar mengatakan, eksekusi akan dilakukan setelah berkas terdakwa 10 mantan anggota dewan lainnya, yang masih ada di Mahkamah Agung, diputuskan.

Terdakwa Kasus Bank Mandiri Ambruk

Sidang pemeriksaan saksi kasus kredit macet Bank Mandiri untuk PT Cipta Graha Nusantara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sempat ricuh.

Saksi Ahli: Korupsi RRI Rp 20 Miliar

Hakim mempertanyakan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Uang Terima Kasih Rp 2 Miliar

Selain menjadi terdakwa, dalam sidang di pengadilan korupsi Jakarta kemarin, Suratno, Direktur Administrasi dan Keuangan Radio Republik Indonesia, menjadi saksi bagi Fachrani Suhaimi.

KPK Tindak Lanjuti Kasus Akil

Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menindaklanjuti laporan kasus suap yang menimpa Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Pelayanan Publik Penghambat Utama Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sektor pelayanan publik masih merupakan penghambat utama terwujudnya good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyebutkan, peringkat Indonesia berada paling bawah di antara negara-negara Asia dalam masalah standardisasi tata kelola perusahaan yang baik.

Subscribe to Subscribe to