KPK Selidiki Dugaan NCD Fiktif

Status kasus dugaan manipulasi penjualan NCD (Negoitable Certificate of Deposit) oleh Drosophila Enterprise kepada PT CMNP (Citra Marga Nusaphala Persada) dinaikkan ke tingkat penyelidikan. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat indikasi kuat kerugian negara dalam kasus itu.

Sekretaris Daerah Kampar Dicopot

Sekretaris Daerah Kampar, Riau, Zulher, diberhentikan dari jabatannya. Menurut Bupati Kampar, Jefry Noer, pencopotan Zulher dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD 2004 sebesar Rp 14 miliar dari Rp 53 miliar kerugian negara.

Hakim Agung Artidjo Anggap KY Teledor

Artidjo Alkotsar benar-benar sewot dengan laporan Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan bahwa dirinya termasuk 13 hakim agung bermasalah. Sejak muncul pemberitaan itu, nama saya jadi remuk redam akibat keteledoran KY, katanya.

Mantan Dirut Lativi Akui Kesalahan Administrasi; Kasus Kredit Macet Rp 328 M

Untuk kali kedua, Timtastipikor memeriksa Gubernur Kalimatan Barat Usman Ja

Said Agil Merasa Dizalimi Jaksa

Terdakwa Said Agil Husein al-Munawar, Menteri Agama periode 2001-2004 yang didakwa kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, merasa dizalimi jaksa penuntut umum. Menurut Said, tugasnya sebagai menteri agama semata-mata menjalankan amanah presiden ketika itu, Megawati Soekarnoputri.

Enam Pejabat BNI Tunggu Giliran; Diduga Terlibat Kasus Pembobolan Rp 1,3 T

Deretan tersangka korupsi Bank BNI akan bertambah panjang. Mabes Polri telah berancang-ancang menaikkan status enam pejabat BNI dari saksi menjadi tersangka. Tak tertutup kemungkinan mereka langsung ditahan.

Kayu Sitaan Diusulkan Dilelang

Nilainya berkurang.

Polisi Akan Usut Bekas Pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Selain menyelesaikan perkara, yang disebabkan oleh adanya perlawanan hukum dari para debitor, direktur hukum membantu kejaksaan dalam proses hukum BLBI, yang melibatkan beberapa debitor BPPN.

13 Hakim Agung Perkarakan Komisi Yudisial

Gara-garanya, Komisi mengusulkan agar para hakim agung diseleksi ulang.

Kebijakan Publik Justru Meminggirkan Publik

Menghadapi kemelut bangsa yang semakin kompleks, pemerintah dinilai belum mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa membawa bangsa ini keluar dari jurang kehancuran. Bahkan, hingga saat ini kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara cenderung dirasakan merugikan kepentingan masyarakat.

Subscribe to Subscribe to