Kepolisian menilai wewenang penyelidikan yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang tumpang-tindih dengan wewenang penyidikan. Wewenang itu antara lain mengenai penyadapan dan meminta keterangan pada pihak pelapor.
Seterusnya sampai sekarang sudah tidak ada lagi rekomendasi semacam itu, katanya ketika dimintai konfirmasi Senin lalu.
Pemerintah perlu membuat standarisasi peraturan daerah sebagai batasan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membuat aturan tentang pajak dan retribusi. Hal itu diperlukan karena hingga saat ini tidak memiliki patokan saat menerbitkan sebuah peraturan tanpa mengetahui konsekuensinya.
Kejaksaan Agung merekrut 75 jaksa dari kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Para jaksa itu akan ditugaskan di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP Andin H Taryoto menyatakan dirinya tidak tahu soal pengeluaran dana ke partai politik dan tim sukses calon presiden. Pengeluaran itu hanya diketahui Rokhmin Dahuri.