Meski itu tak menunjukkan bukti kuat yang menyatakan hal sebaliknya, Saut meminta berita tersebut dikoreksi dan diklarifikasi.

Kami punya bukti adanya perintah Soeharto.

Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah soal Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik atau RUU KMIP dilakukan tertutup telah mengingkari semangat RUU itu sendiri. Dengan demikian, dikhawatirkan tidak banyak hal positif yang akan diperoleh dalam rapat yang berlangsung Sabtu hingga Minggu (27/5).

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Achmad Rochjadi diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/5). Ia diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi dana hibah Bank Dunia untuk proyek jaring pengaman sosial atau JPS tahun 2002 di Jakarta.

Putusan Pengadilan Guernsey, Inggris, yang mengabulkan sebagian gugatan intervensi pemerintah RI belum memuaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mendesak tim Kejaksaan Agung untuk terus berjuang agar uang Tommy Soeharto bisa cair ke rekening pemerintah.

Bukannya dilarang, dana nonbujeter di lembaga-lembaga pemerintah harus ditertibkan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, meski tak terelakkan, pemanfaatan dana di luar APBN itu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana-dana yang diterima oleh para calon presiden-wakil presiden melalui tim sukses mereka selama masa Pemilu 2004 ternyata masih bisa diusut. Sebab, dalam Pasal 79 hingga Pasal 84 Undang-Undang No 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya menentukan daluwarsa pelaporan, bukan daluwarsa dalam penuntutan hukum.

Pemerintah harus bertindak radikal dalam kasus ini.

Dana taktis yang dihimpun Departemen Kelautan dan Perikanan selama Rokhmin Dahuri menjadi menteri telah menyeretnya ke meja hijau dengan dakwaan korupsi.

Press Release
Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
Mei 2007