MA Minta Komisi Yudisial Tetap Serahkan 12 Calon

Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial tetap menyerahkan 12 nama sebagai calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang menentukan Komisi Yudisial harus mengajukan tiga calon untuk satu kursi hakim agung, kata juru bicara MA, Djoko Sarwoko, kepada Tempo kemarin.

Pemidanaan Laporan Harta Diusulkan Masuk

Agar pejabat negara patuh.

PPATK Telusuri Aliran Dana Asian Agri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menelusuri aliran dana Asian Agri Group sehubungan dengan terkuaknya kasus penggelapan pajak kelompok usaha itu.

Kejaksaan Harus Tetap Limpahkan Perkaranya

Meski Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara atau SKP3 untuk mantan Presiden Soeharto, bukan berarti perkara itu berhenti. Bahkan, untuk merealisasikan kredibilitas hukum, Jaksa Agung Hendarman Supandji harus berani menghadirkan Soeharto ke pengadilan.

Komisi III Pertanyakan Metode Seleksi oleh KY

Minimnya peserta seleksi hakim agung dan rendahnya kualitas peserta seleksi membuat sejumlah anggota Komisi III DPR prihatin. Karena itu, Komisi III akan meminta penjelasan mengenai kondisi itu kepada Komisi Yudisial atau KY secepatnya.

Aset Koruptor Tak Dapat Disentuh; Perjanjian Ekstradisi Hanya Pepesan Kosong

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura hanya dapat menyeret koruptor apabila persyaratan yang ketat bisa dipenuhi. Tetapi, ekstradisi itu tak bisa menyentuh aset koruptor.

Kejaksaan Agung Kembali Bidik Tommy Soeharto

Kejaksaan Agung kembali membidik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pekan depan, satu perkara dugaan korupsi yang terkait dengan Tommy Soeharto segera disidik.

Ironis, Rapat Panja Kebebasan Informasi Disepakati Tertutup

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang- Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tidak dilakukan secara terbuka, tetapi dilaksanakan secara tertutup.

Empat Kasus Besar Akan Dievaluasi

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Kejaksaan Agung Muhammad Salim mengatakan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah kasus dugaan korupsi pada Senin mendatang. Ada empat kasus besar, kata Salim saat dihubungi Tempo, Kamis lalu.

Masyarakat Berhak Tahu; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bantah Terima Dana DKP

Pemberian dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan kepada calon presiden/wakil presiden dan partai politik pada Pemilu 2004 adalah bentuk korupsi politik. Masyarakat berhak tahu penggunaan uang milik negara itu. Karena itu, penegak hukum harus mengusutnya secara tuntas.

Subscribe to Subscribe to