Rencana Jaksa Agung Hendarman Supandji menuntaskan sejumlah perkara korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dua judul berita di dua surat kabar terbitan Jakarta pertengahan Juni lalu: Politik Uang Membayangi Hingga Pencoblosan dan Belum Ada Politik Pangan Nasional. Berita politik uang tentang keprihatinan akan jual beli suara pada pemilihan kepala daerah DKI, sedangkan politik pangan mengenai kisruh dalam kebijakan pangan di Indonesia.
Tertutupnya sistem peradilan di Indonesia
selama ini dinilai telah membuat masyarakat kesulitan
mengakses informasi terhadap putusan sebuah perkara.
Putusan pengadilan seharusnya menjadi hak
milik publik ketika sudah dibacakan hakim. Namun
prakteknya, masyarakat masih sering dihambat
mendapatkannya. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
Publik (KMIP) didesak untuk mengatur itu.
Adhyaksa Dault dituding menerima duit nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan pada 7 Juni 2004. Nama yang mirip nama Menteri Pemuda dan Olahraga ini masuk daftar catatan pengeluaran dalam keterangan anggota staf Rokhmin Dahuri, Didi Sadili, pada berkas pemeriksaan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H. Taryoto.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin mulai menyidangkan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sapi impor fiktif dari Australia. Para terdakwa adalah Kepala Subdivisi Investasi Bulog Imanusafi; bekas Kepala Subseksi Pusat Jasa Logistik Bulog, A. Nawawi; pegawai pensiunan Ruchiyat Soebandi; dan pegawai Perusahaan Umum Bulog, Mika Ramba Kendenan.
Tommy Soeharto makin sulit berkelit dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC) Rp 175 miliar. Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah memperoleh temuan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai berkeliling ke berbagai universitas untuk menjaring calon pimpinan KPK periode 2007-2011, Rabu (27/6). Lembaga swadaya masyarakat juga mulai menjaring sekitar 20 calon, sebagian sudah mendaftarkan diri.
Deadline enam bulan buat kementerian dan lembaga negara untuk menertibkan rekening mereka.
Akhirnya, ada yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton. Setelah Ali Mazi dan Pontjo Sutowo diputus bebas, kemarin majelis hakim PN Jakarta Pusat menvonis mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta Robert J. Lumampouw dengan hukuman tiga tahun penjara.
