Sebanyak 25 anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blora belum mengembalikan dana purnabakti sebesar Rp 1,4 miliar dari anggaran daerah tahun 2003. Dana ini merupakan sebagian dari total dana purnabakti Rp 2,5 miliar yang diterima anggota DPRD Blora periode 1999-2004.
Kejaksaan Agung kemarin memeriksa bekas Kepala Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam kasus kredit macet Bank Bukopin senilai Rp 65 miliar. Mantan Kepala Bulog tersebut diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengucuran kredit ke PT Agung Pratama Lestari, kata Salman Maryadi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di Jakarta kemarin.
Enam orang anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI, tempat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri ditahan. Rokhmin didatangi untuk diminta keterangan soal aliran dana nonbujeter ke para politikus Senayan.
Hingga hari ke-12 pendaftaran pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah pendaftar telah mencapai 70 orang. Paling banyak pensiunan, kata salah satu anggota staf panitia seleksi pemimpin KPK, Lilik Absar, kepada Tempo kemarin. Lilik tak menyebut berapa jumlah pensiunan dan dari mana asalnya.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Aulia Rahman, menolak calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial. Ternyata ada masalah dalam proses seleksi, katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Yudisial di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.
Pemerintah hanya menalangi pembangunan infrastruktur.
Pagi, Selasa, 12 Juni 2007, ada sebuah surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di meja kerja saya. Sebagai pejabat publik, salah satu amanat yang melekat adalah public accountability.
Penanganan kasus tindak pidana korupsi dana APBD di Jawa Tengah sepanjang 1999-2007 ternyata menunjukkan perkembangan maju.
Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gayus Lumbuun, menilai sepinya pendaftar calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi karena ahli hukum dan aktivis antikorupsi takut menjadi alat politik kekuasaan. Ketakutan itu terjadi, kata dia, karena selama ini pemerintah dinilai banyak mengintervensi proses penegakan hukum di komisi tersebut.
