Pemerintah akan mengkaji kemungkinan digunakannya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai talangan untuk membantu Lapindo Brantas Inc melakukan kewajibannya membayar warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi korban meluapnya lumpur panas.
Penjaminan harta mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo dinilai masuk wilayah hukum perdata. Karena itu, jika kejaksaan ingin menyita sertifikat aset Widjanarko yang telah diagunkan di sebuah bank di Singapura, kejaksaan harus meyakinkan bahwa harta yang diagunkan adalah hasil korupsi.
Komisi Kejaksaan diminta menyerahkan secara spesifik nama-nama jaksa yang dilaporkan melakukan perbuatan tercela dalam perilaku dan kinerja. Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung menjanjikan akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat tersebut.
Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Release and Discharge atau pelepasan dan pembebasan dari tuntutan terhadap para pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Tim gabungan yang bertugas memburu tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri kembali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tim yang beranggotakan, antara lain, unsur kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Badan Intelijen Strategis TNI tersebut dipimpin Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2007-2011 sudah gencar mempromosikan masa pendaftaran calon anggota KPK, tetapi masih saja sepi peminat. Faktor penyebabnya diduga, banyak orang tidak percaya obyektivitas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan DPR atau kredibilitas KPK saat ini merosot.
Lima wakil rakyat memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR untuk dimintai keterangan terkait aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP yang diduga diterimanya, Jumat (22/6). Dua orang di antaranya mengakui menerima dana itu.
Asetnya masih banyak yang belum disita, kata Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Belum tuntas pengusutan dugaan korupsi dalam penyaluran dana taktis dan dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP),muncul lagi kabar soal bejibunnya rekening liar di pemerintahan. Departemen Keuangan menyatakan terdapat 5.195 rekening liar di pemerintahan.
