Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima berkas gugatan kasus dugaan korupsi pengadaan sidik jari otomatis (AFIS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Aliansi Rakyat Antikorupsi Klaten menemukan penyimpangan bantuan dana perbaikan kantor pemerintah desa yang rusak karena gempa tahun lalu. Dari total dana perbaikan Rp 9,755 miliar, Rp 3 miliar di antaranya diselewengkan. Dana ini seharusnya untuk perbaikan 107 kantor desa di 14 kecamatan.
Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Rinaldy Puspoyo, putra mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo, pekan ini. Rinaldy akan diperiksa soal sertifikat rumah di Jalan Dharmawangsa VIII No 75, Jakarta, yang sudah dijaminkan untuk meminjam uang dari PT Arden Bridge Investment Limited atau (ABIL) di Singapura.
Dua mantan pejabat kehutanan Kalimantan Timur dituntut masing- masing 5 tahun. Mereka adalah Uuh Aliyudin (mantan Kepala Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kaltim) dan Robian (mantan Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Kaltim). Keduanya dituntut bersalah karena telah melawan hukum untuk menguntungkan orang lain, yaitu Martias, sebesar Rp 4,6 miliar atau korporasi.
Pemanggilan para petinggi Bank Bukopin mulai dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin. Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Bank Bukopin Sulistyohadi DS menjadi anggota direksi pertama yang diperiksa. Dia dijadikan saksi dalam kasus korupsi kredit macet Rp 65 miliar untuk program pengadaan alat pengering gabah.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, yang juga Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007-2011, Taufiq Effendi seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (25/6), mengatakan kepada Kompas, pendaftaran calon pimpinan KPK saat ini berlangsung bersamaan dengan pendaftaran para calon pimpinan atau anggota komisi lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Saksi. Akibatnya, sumber daya manusia juga tersedot ke komisi lainnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menginginkan tambahan uang legislasi lagi Rp 1 juta per undang-undang. Tambahan ini juga tak hanya diberikan kepada 50 anggota Dewan yang terlibat dalam panitia khusus rancangan undang-undang, tetapi juga dibagikan kepada 546 anggota Dewan setiap RUU disahkan di paripurna.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengaku prihatin dan kecewa dengan proses seleksi calon hakim agung yang diselenggarakan Komisi Yudisial. Ia meragukan obyektivitas seleksi itu. Ia juga berharap DPR dapat melakukan seleksi dengan lebih baik sehingga menghasilkan enam calon hakim agung yang terbaik.
Dari kasus ini, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 1,1 triliun.
