Gabungan dari tujuh lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menurunkan amanat presiden untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nasib RUU Administrasi Pemerintahan hingga kini belum jelas meski draf selesai sejak tahun lalu.
Mengisi masa pensiun, begitulah bayangan banyak pelamar yang telah berusia di atas 55 tahun saat ditanya wartawan mengenai motivasinya mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011.
Komisi Pemilihan Umum meminta kebijaksanaan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali hukuman yang tengah dijalani mantan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin dan sejumlah anggota KPU lainnya.
Terdakwa pembalak liar Adelin Lis membela diri dengan menggunakan surat Menteri Kehutanan Nomor S.613/Menhut-II/2006/ tertanggal 27 September 2006. Surat Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban ini menyebutkan pemilik hak pengelolaan hutan hanya melanggar administrasi apabila membalak kayu di luar rencana kerja tahunan.
Tiga kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sedang dibidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus-kasus itu tergolong kakap karena nilai kerugian negara lebih dari Rp 10 triliun.
Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kamis (28/6), untuk pertama kalinya mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan itu, Hendarman memaparkan penanganan sejumlah kasus penting di Kejaksaan, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, dugaan korupsi yang melibatkan calon hakim agung Achmad Ali di Sulawesi Selatan, dan kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo.
Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi akhirnya menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, kemarin. Glen diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kredit macet Rp 65 miliar Bukopin untuk program pengadaan alat pengering gabah (drying centre) di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Mahkamah Agung (MA) diminta bersikap transparan dalam setiap proses pengadilan agar mudah diakses publik.Transparansi ini perlu dipertegas melalui justifikasi hukum dalam bentuk peraturan.
Mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Zulkarnain Yunus
