Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya tumbuh sebagai lembaga yang disegani. Rupanya ia juga kini dienggani. Besok, pendaftaran pemimpin KPK periode 2007-2011 sedianya akan ditutup. Tapi daftar pelamar masih sepi dari nama-nama berkelas. Pendiri Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki, kabarnya sampai kelimpungan membujuk sejumlah tokoh supaya bersedia dicalonkan.
Pemerintah menyiapkan dana Rp 230 juta untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Direktur Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Suharyono, dana sebesar itu untuk pembahasan rancangan selama empat bulan. Pembahasan dimulai pada Agustus hingga Desember, ujarnya saat dihubungi kemarin.
Mantan Bupati Muaro Jambi As'ad Syam, tersangka dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar dibebaskan dari tahanan Kejaksaan Tinggi Jambi. Pihak kejati memprotes keputusan tersebut.
Dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selama Rokhmin Dahuri menjadi menteri telah menyeretnya ke meja hijau dengan dakwaan korupsi. Rokhmin dituntut hukuman enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain pidana penjara, Rokhmin dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan penjara (Jawa Pos, 28/6/2007).
Kode perilaku (code of conduct) jaksa hendaknya dibuat dengan semangat untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas jaksa. Sebaliknya, jangan sampai kode perilaku menjadi tameng bagi jaksa yang melanggar hukum sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana.
Partai Golkar seharusnya memiliki komitmen memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, terlebih dengan posisi ketua umumnya, M Jusuf Kalla, sebagai wakil presiden. Bukan sebaliknya, Golkar justru bisa memperlemah pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, aktivis antikorupsi meminta Golkar memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, dan menghilangkan keinginan memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus korupsi mantan Presiden Soeharto segera bergulir lagi di meja hijau. Tim jaksa pengacara negara (JPN) berancang-ancang menyiapkan pendaftaran gugatan di PN Jakarta Selatan dalam beberapa hari ini.
Situasi korupsi di Indonesia memang berstatus gawat darurat, mengakar, dan menyebar.
Komitmen Mahkamah Agung untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi publik dipertanyakan. Hingga saat ini masyarakat masih kesulitan mengakses putusan hakim tingkat pertama maupun yang telah berkekuatan hukum tetap.
