Terus terang, tak mudah mencari kegiatan yang dilakukan organisasi advokat di negeri ini, selain menggelar musyawarah nasional atau munas dan bersaing mengadakan pendidikan profesi advokat. Sama tak mudah ketika mencari lontaran pemikiran dari advokat, terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang pembaruan hukum, selama 10 tahun terakhir.
Calon hakim agung I Ketut Suradnya membenarkan bahwa dirinya menerima honor dari Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Honor itu diberikan karena dia menduduki posisi sebagai Penasihat Musyawarah Pimpinan Daerah. Saya menerima itu, kata Suradnya ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Seperti banyak diterka, pendaftar calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari terakhir kemarin membeludak. Total jumlahnya hingga pukul 17.00 kemarin mencapai 624 orang. Dari jumlah itu, 190 orang mendaftar melalui pos dan 434 lainnya mendatangi langsung Panitia Seleksi KPK di Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta.
Dana aliran masuk ke rekening nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan mencapai Rp 5,5 miliar.
Mantan Wali Kota Tegal periode 1990- 1995 dan periode 1995-2000, M Zakir (67), akhirnya harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, Jawa Tengah, Senin (2/7). Eksekusi itu dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya.
Salah satu kasus yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung adalah kredit macet Bukopin senilai Rp 65 miliar untuk pengadaan alat pengering gabah (drying centre) di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beberapa direksi Bukopin yang saat ini menjabat bergiliran diperiksa sebagai saksi di gedung bundar.
Tim investigasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengaku baru melakukan upaya penelusuran awal.
Mantan anggota Komisi III DPR, Don Murdono, yang kini menjabat sebagai Bupati Sumedang, Jawa Barat, Senin (2/7), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Don dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP.
Satu per satu mantan jajaran direksi PT Pertamina diperiksa di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung). Setelah mantan Dirut Baihaki Hakim, kemarin giliran mantan Direktur Hilir Pertamina Muchsin Bahar menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi USD 50 juta dalam penjualan dua kapal tanker raksasa (very large carrier crude/VLCC).
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mempersoalkan 942
