Dalam proses seleksi pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, (sebagian) partai politik berubah menjadi mesin uang. Begitu proses pencalonan dibuka, partai politik pun meraup uang bagi mereka yang berminat. Mirip dengan pukat harimau, jumlah uang yang diraup juga bervariasi, mulai dari ratusan juta rupiah sampai dengan (tawaran) ratusan miliar rupiah.
Mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Batang berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana asuransi dan dana bantuan lain dalam APBD Batang 2004 senilai Rp 2,8 miliar.
LK Pemerintah Tak Penuhi Kaidah Transparansi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pantas gemas dengan laporan keuangan (LK) pemerintah pusat 2006. Dengan alasan tidak bisa meyakini data pendapatan pajak dan sulitnya mendapat akses data yang sifatnya lintas sektoral, Anwar Nasution menjatuhkan opini disclaimer terhadap kinerja pemerintah sepanjang tahun fiskal 2006 (Jawa Pos, 20/6/07).
Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, mulai menyidangkan kasus dugaan korupsi pengadaan buku pelajaran untuk sekolah dasar pada 2004 dengan terdakwa Bupati Semarang Bambang Guritno kemarin. Jaksa penuntut yang diketuai M.A. Patikawa mendakwa Bambang secara sengaja memperkaya diri bersama terdakwa lain.
Aktivis lembaga swadaya masyarakat lebih proaktif menyiapkan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan yang terdiri dari 40 halaman ini terbilang komprehensif. Sementara Departemen Hukum dan HAM masih menyeleksi tim perumus RUU Pengadilan Tipikor.
Tim penyidik kasus dugaan korupsi di Perum Bulog yang diketuai jaksa Sugiyanto menyita rumah di Jalan Dharmawangsa VIII Nomor 75, Jakarta, Kamis (21/6). Rumah atas nama Rinaldy Puspoyo
Uang itu untuk makan 51 anggota DPR dan mendatangkan pakar.
Terkait dugaan korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/6), meminta keterangan anggota Komisi III DPR periode 1999-2004, Charles Jones Mesang. Charles kini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR.
Kalau memang untuk institusi, seharusnya tak perlu ada embel-embel (nama).
Media diminta memberi diskon yang sama saat kandidat beriklan.
