Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) seperti perang dingin. Kedua institusi negara itu kini saling mempersiapkan instrumen untuk mengawasi satu sama lain.
PERBINCANGAN soal rencana menyeragami koruptor menunjukkan betapa hukum belum bisa membereskan kasta-kasta di antara tersangka pelaku kejahatan. Yang mengherankan di sini bukanlah koruptor harus diberi seragam dari kain belacu atau mori atau batik, tetapi: kenapa soal begini saja dilontarkan lebih dulu ke publik. Belum juga ada satu pun tersangka korupsi yang diseragami, sudah muncul silang pendapat. Bahkan, Kejaksaan Agung menolak rencana KPK ini. Seharusnya langsung saja KPK bikin seragam, wajibkan Ayin atau Urip atau nanti para tersangka baru kasus dana BI memakainya saat muncul di depan publik. Beres.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mewajibkan tersangka atau terdakwa korupsi mengenakan baju khusus bertulisan "Tahanan KPK". Atribut tersebut digunakan sebagai pembeda yang menunjukkan status seseorang sebagai tahanan lembaga antikorupsi itu.
Kesaksian Hamka Yandhu di Pengadilan Tipikor yang mengaku menyerahkan uang dari Bank Indonesia kepada beberapa anggota DPR, memunculkan desakan agar Presiden memberhentikan Paskah Suzetta dan MS Kaban (Kompas, 31/7/2008). Pimpinan parpol yang anak buahnya terseret kasus itu tampak ragu.
Untuk memuluskan perkara hingga pesan ruang tahanan.
Pemerintah siapkan langkah baru agar royalti dibayar.
Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan total tunggakan royalti semua produsen batu bara di Indonesia mencapai Rp 16,5 triliun selama delapan tahun. Kepala Divisi Pusat Data ICW Firdaus Ilyas di Jakarta kemarin mengungkapkan angka tersebut diperoleh dari perhitungan total penjualan batu bara sepanjang 2000-2007. Dalam tempo tersebut, total volume batu bara yang dijual 1,02 miliar ton.
Terobosan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat malu koruptor dengan seragam khusus tahanan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pembuatan seragam khusus koruptor itu diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang-orang yang mencoba-coba korupsi.
Ahli akustik Institut Teknologi Bandung, Joko Sarwono, memastikan rekaman pembicaraan yang diperdengarkan dalam persidangan merupakan suara asli jaksa Urip Tri Gunawan
Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengaku belum tahu dirinya ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran.
