"Kebijakan Direktur Jenderal, hanya berlaku dari Dirjen ke bawah."
Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menduga pengusutan kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sarat dengan muatan politik. Alasannya, kasus itu justru ramai saat dia sudah menyatakan diri maju sebagai calon presiden dari Partai Bulan Bintang.
Kejaksaan Agung mengisyaratkan segera menghentikan kasus dugaan korupsi penjualan kapal tanker raksasa very large crude carrier (VLLC) milik Pertamina. "BPK tidak bisa menghitung kerugian negara," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy di kantornya kemarin. Alasannya, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan tak memiliki harga pembanding
Keduanya dianggap memperkaya ayah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Dua bekas pejabat Kabupaten Serang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Serang, Banten. Keduanya adalah bekas pejabat sementara Bupati Serang Ahmad Riva’i dan mantan bekas Sekretaris Daerah Serang Aman Sukarso. Mereka didakwa telah melakukan korupsi pembangunan jalan dan drainase di lingkungan Pasar Induk Rau, Serang, sekitar Rp 5 miliar.
Anggota Komisi IX DPR, Wasna Prayitna, dan Poempida Hidayatullah, menantu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Fahmi Idris, meminta proyek dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, kerabat mantan Mennakertrans Jacob Nuwawea, Didit dan Anang, juga meminta proyek.
Mulai masa sidang ini, 546 anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan menikmati ruang kerja yang lebih baik di Gedung Nusantara I yang terdiri dari 23 lantai. Selain diperluas untuk ruang kerja seorang staf ahli, mebelernya pun diganti. Renovasi ini menghabiskan anggaran negara senilai Rp 33,4 miliar.
Kasus Korupsi Akses Fee Sisminbakum
Aliran dana akses fee sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) ternyata tidak hanya dinikmati para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum HAM. Kejaksaan Agung menemukan adanya aliran dana akses fee ke sejumlah pihak seperti jaksa, guru besar perguruan tinggi, hingga anggota keluarga pejabat Depkum HAM.
Bersaksi untuk Aulia Pohan Cs dalam Kasus BI
Penetapan empat tersangka baru kasus aliran dana Bank Indonesia (BI), termasuk Aulia Pohan, tampaknya, bakal merepotkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menghadirkan mantan anggota dewan gubernur bank sentral itu ke meja pemeriksaan.
Oey Hoey Tiong dan Rusli Simandjuntak divonis empat tahun penjara.
Emir Moeis dan William Tutuarima, keduanya mantan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, mengaku menerima uang dari Hamka Yandhu, koleganya di Komisi IX.
Pansus RUU Sudah Dibentuk, tapi Belum Pernah Rapat
Tenggat waktu tiga tahun yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) agar DPR menyusun UU Pengadilan Tipikor tinggal setahun. Sementara pembahasan RUU tersebut di DPR masih berjalan di tempat. Hal tersebut membuat pengadilan untuk para koruptor yang diusut KPK itu terancam tak bisa terwujud.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di Indonesia gagal. Program yang berjalan sejak tahun ajaran 1993/1994 dan telah berlangsung 15 tahun itu rencananya berakhir tahun ini.
