"Yang penting kasus di era saya maju terus," kata Marwan.
Indonesia Corruption Watch mengkritik penghentian penyidikan terhadap beberapa kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. ICW menilai penghentian penyidikan seakan menjadi tren Kejaksaan dalam menangani kasus. "Ini kebiasaan buruk," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi kemarin.
Tiga Komisi Pemilihan Umum provinsi telah meminta rekomendasi kantor akuntan yang bisa ditunjuk sebagai auditor dana kampanye kepada Institut Akuntan Publik Indonesia. Padahal batas akhir penyerahan laporan dana kampanye partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 24 April nanti.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam reformasi birokrasi dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat tidak fokus. KPK juga dianggap belum memiliki target jangka panjang. ''Apa yang ingin dicapai KPK dalam lima tahun ke depan tidak diketahui dengan jelas. Seharusnya KPK bisa berperan banyak dalam proses reformasi birokrasi,'' jelas anggota Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo saat diskusi di Kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) kemarin.
Para terdakwa korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak tak harus disidang di Jakarta. Itu terjadi jika upaya Panitia Khusus (pansus) Rancangan UU Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) yang membahas Pengadilan Tipikor di daerah bisa digolkan.
Pengusaha properti Tan Kian sudah tak berstatus tersangka korupsi lagi sejak Kamis (16/4). Jaksa menghentikan penyidikan perkara korupsi dana PT Asuransi Sosial ABRI serta penjualan hak tagih Bank Internasional Indonesia terhadap PT Newport Bridge Finance Ltd oleh Tim PPAI BII Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang berkaitan dengan Tan Kian.
"Penyitaan harus berdasar pembuktian," kata pengacara Asian Agri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat pelaku dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, menurut ICW, dalam kasus itu terdapat unsur kerugian negara seperti yang dituduhkan penyidik Direktorat Jenderal Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat mentargetkan sebanyak 16 rancangan undang-undang selesai pada masa sidang ini. Sebanyak 23 RUU lainnya akan diselesaikan hingga masa akhir jabatan DPR pada September mendatang. Ketua DPR Agung Laksono meminta panitia khusus dan komisi di DPR mengoptimalkan peran legislasi hingga tuntas. "Optimalisasi dengan mendorong partisipasi anggota Dewan," kata Agung seusai rapat konsultasi tertutup antara para pemimpin DPR, komisi, dan panitia khusus dalam penyelesaian legislasi di gedung MPR/DPR kemarin.
Bupati Pandeglang A Dimyati Natakusumah akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis (16/4). Bersama wakilnya, Erwan Kurtubi, Bupati Pandeglang diperiksa karena disangka terlibat kasus suap persetujuan pinjaman daerah Rp 200 miliar.
Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita, tersangka kasus penggelapan barang bukti 343 butir ekstasi, menolak ketentuan wajib lapor dua kali seminggu di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya. Penolakan itu disampaikan lewat surat yang dilayangkan tim pengacara kedua jaksa kepada kepolisian, Rabu lalu. "Mereka harus bebas demi hukum," kata Petrus Leatomu, pengacara Esther dan Dara, kepada Tempo kemarin.
Satu per satu nama yang disebut politikus PAN Abdul Hadi Djamal harus bergiliran diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin (16/4) giliran politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama menjadi saksi dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur itu.
