Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sasaran kemarahan massa kemarin. Itu buntut penolakan izin perpanjangan penahanan jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita. Ratusan orang dari empat organisasi antinarkoba berunjuk rasa di depan gerbang Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta.
Kita ketahui bahwa dua jaksa yang diduga menggelapkan 343 butir ekstasi (Esther Tanak dan Dara Veranita) terpaksa dibebaskan dari penahanan Polda Metro Jakarta. Untuk menyikapi peristiwa tersebut ICW mengeluarkan press release.
SUNGGUH ironis, di tengah upaya masyarakat dan pemerintah memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dua jaksa yang diduga menggelapkan 343 butir ekstasi (Esther Tanak dan Dara Veranita) terpaksa dibebaskan dari penahanan Polda Metro Jakarta.
Kejaksaan Tahan Empat Tersangka
Kejaksaan Agung menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyiapan data spatial di Kementerian Negara Daerah Tertinggal. Setelah diperiksa selama enam jam di Gedung Bundar Kejaksaan, mereka digiring ke Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung. "Kami khawatir mereka akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah di kantornya di Jakarta kemarin.
Panitia Khusus disarankan membahas pasal-pasal penting.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mendesak Panitia Khusus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tepat pada waktunya. Pernyataan ini menjawab desakan masyarakat agar rancangan itu segera diselesaikan. "Saya percaya Dewan yang sekarang ini mampu menyelesaikannya," kata Agung saat pidato Pembukaan Masa Persidangan Tahun 2008/2009 di gedung MPR/DPR kemarin.
Setelah sempat mangkir, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Jhonny Allen Marbun akhirnya menjalani penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (13/4). Dia diperiksa selama lima jam sebagai saksi untuk tersangka Abdul Hadi Djamal dalam kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur.
Bola panas kontroversi sembilan hakim Pengadilan Tipikor masih bergulir. Kali ini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti proses masuknya hakim baru tersebut. Lembaga yang dipimpin Antasari Azhar itu menuntut sistem rekrutmen yang lebih transparan. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, pemilihan hakim seharusnya diselenggarakan secara terbuka.
Rekanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Direktur PT Panton Pauh Putra, Karnawi, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Jhony Allen dan anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar, Enggartiasto Lukita. Keduanya dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap yang melibatkan Abdul Hadi Djamal.
Tim penasihat hukum Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Rogi menilai dakwaan penuntut umum tidak didasarkan pada undang-undang secara jelas dan lengkap. Menurut aturan, pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah.
