Proses seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang berjalan.

Hingga 30 Oktober 2011, panitia seleksi yang diketuai Todung Mulya Lubis membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan data rekam jejak para calon.

Rencana pelaksanaan pemutakhiran database administrasi kependudukan sudah kadung terbolak-balik. Kesalahan terjadi sejak proses perencanaan, pemerintah absen melaksanakan perintah undang-undang.

Pemuthakhiran data kependudukan seharusnya dibangun sejak UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan berlaku. Celakanya, e-KTP dianggap sebagai jalan keluar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan fakta bahwa selama kurun waktu 2001-2010, PT Freeport Indonesia telah menyalurkan 79,1 Juta Dolar AS ke Kepolisian.

Data itu termuat dalam laporan keuangan PT FI sebagai pembayaran dana keamanan kepada aparat Indonesia.

Delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diserahkan Presiden kepada Komisi III DPR RI hingga kini masih tertahan nasibnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan PT Jamsostek.

 

Pelaksanaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menyalahi aturan. Kementerian Dalam Negeri diminta mengevaluasi kembali pelaksanaan proyek, bahkan harus menuda implementasinya.

Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) yang berlaku hingga 2021 harus segera dinegosiasi ulang. Potensi kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti selama 9 tahun terakhir mencapai Rp 1,591 triliun.

Upaya penanganan kasus korupsi masih bersifat sporadis, berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak maksimal.

Jajaran aparat penegak hukum harus bekerjasama dan berkoordinasi agar upaya penindakan maupun mencegahan korupsi lebih baik.

Mantan pejabat sementara Kepala Divisi Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Sri Mulyono, mengakui menerima uang yang diduga hasil korupsi dana biaya operasional PT RNI. ”Saya dan teman-teman diberi uang oleh Ranendra,” kata Mulyono saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Ranendra Dangin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Supiori, Papua, Jules F. Warikar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar dan perumahan dinas yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006-2008. ”Dugaan kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp 40 miliar,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin.