Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial dalam waktu dekat menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik seorang hakim asal Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dugaan pelanggaran kode etik itu telah dilaporkan Komisi Yudisial bersama 45 berkas pemeriksaan hakim lain ke MA.
Sidang Perdana Mantan Dirut PGN
Sidang perdana dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Washington Mampe Parulian (W.M.P.) Simanjuntak di Pengadilan Tipikor menyibak fakta mengejutkan. Surat dakwaan yang dibacakan bergantian jaksa penuntut umum (JPU) KPK membeber aliran dana PGN ke anggota DPR dalam proses privatisasi perusahaan pelat merah tersebut.
MEMANASNYA rumor pelengseran Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menkeu membuat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kebakaran jenggot. Sebab, Ical -demikian panggilan populer Aburizal Bakrie- dituding telah membuat kesepakatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pencopotan Sri Mulyani.
Pansus Hak Angket Bank Century DPR masih sulit menemukan keterkaitan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kebijakan penyelamatan Bank Century. Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak mengaku tidak pernah diutus presiden untuk menghadiri rapat konsultasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Diperiksa KPK untuk Kembangkan Penyidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan pemeriksaan terhadap adik buron Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo. Kemarin pria yang dijerat dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi tersebut menjalani pemeriksaan hampir delapan jam di gedung KPK. Setelah diperiksa, Anggodo meminta lembaga antikorupsi itu juga menjerat Ari Muladi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mulai menyiapkan tenaga operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Saat ini kementerian pimpinan Gamawan Fauzi itu melatih delapan ribu operator untuk mengelola data kependudukan di daerah-daerah.
Panitia Khusus Angket Century diminta lebih serius dan fokus pada indikasi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang (pidana) dalam penyaluran dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tindak lanjut proses hukum bisa menambah legitimasi langkah politik yang dilakukan pansus selama ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta waktu untuk menuntaskan kasus Anggodo Widjojo. Hal ini terkait dugaan bahwa adik buron KPK, Anggoro Widjojo, itu menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi. Jika punya cukup waktu, KPK berharap leluasa bergerak menuntaskan penyidikan kasus yang diduga menyeret sejumlah aparat penegak hukum tersebut.
Tak Temukan Fasilitad Mewah
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar kemarin (17/1) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan (rumah tahanan) Cipinang. Di tempat itulah Anggodo Widjojo, yang dijadikan KPK sebagai tersangka kasus menghalang-halangi penyidikan dugaan korupsi, ditahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera menyelidiki dan mengumumkan hasil penyelidikan ke masyarakat terkait dugaan adanya makelar kasus di komisi itu, seperti dilaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap percaya kepada komisi tersebut.
