KPK Tagih 331 Wakil Rakyat yang Terlambat

Tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Tercatat, lebih dari separo anggota dewan belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika kondisi itu berlarut, KPK akan kembali menyurati para wakil rakyat itu.

Ganggu Program 100 Hari Pidsus Kejaksaan
Tiga belas kasus korupsi yang menjadi prioritas bidang pidana khusus (pidsus) kejaksaan dalam program 100 hari telah diselesaikan. Namun, kalangan penggiat antikorupsi menilai hal itu terganggu rencana penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus dugaan korupsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok, Thailand.

Gerah Permainan Pasal, Simpan Palu Ketua MA Pertama

Nama hakim Asep Iwan Irawan pernah menjadi momok para terdakwa kasus narkoba. Selama 1999-2000, lima bandar gede dia vonis mati di PN Tangerang. Tapi, sejak empat tahun lalu namanya menghilang dari dunia penegakan hukum Indonesia. Ke mana dia?

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan siap bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sapi di Departemen Sosial pada 2006 yang saat ini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku siap dipanggil kembali.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan melaporkan harta kekayaan mereka telah turun. Pengakuan sama disampaikan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Perubahan Nomenklatur Bebani Anggaran Negara

Perubahan nomenklatur kementerian, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, belum tersosialisasikan ke daerah. Setidaknya, instansi pemerintah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan belum melakukan perubahan nama.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/1) malam, menahan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk Djoko Pramono. Djoko diduga terlibat korupsi dalam proyek pembangunan jaringan distribusi gas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2003.

Gugatan Bank Century Ditolak

Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century dinilai mengecewakan dan dikhawatirkan tidak bisa memberikan rekomendasi yang tegas. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta bergerak lebih cepat dalam membongkar kasus ini.

Mahkamah Agung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh provinsi pada tahun ini. MA bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membantu mempercepat turunnya keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan khusus korupsi itu.

Ahli waris Yusuf Setiawan, tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat, digugat secara perdata. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Edwin P Situmorang memastikan hal itu saat dihubungi, Kamis (21/1).