Kejaksaan Tak Akan Istimewakan Bupati Dade Angga, Jumlah Korupsi Kasda Bengkak Jadi Rp 154 Miliar
Kasus korupsi kasda yang diduga melibatkan Bupati Pasruan Dade Angga terus menjadi gunjingan masyarakat setempat. Apalagi, ada temuan baru bahwa nilai kerugian Negara membengkak dari Rp 74 miliar menjadi Rp 154 miliar.
Laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tentang mafia kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi menggelitik kesadaran publik tentang kualitas penegakan hukum di negeri ini. Setelah Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terjerat makelar, benarkah KPK juga tak lepas dari jeratan itu?
Pemikiran guru besar sosiologi hukum Prof Dr Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif perlu dilanjutkan demi mewujudkan sebuah hukum yang berwajah keadilan. Hal itu karena hukum yang diterapkan di Indonesia sejauh ini masih bersifat normatif yuridis.
Pascapenemuan fasilitas mewah bagi sejumlah narapidana di Rumah Tahanan Pondok Bambu, 10 Januari, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum terus memantau pembenahan yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan hal itu, Satgas berencana mengundang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Untung Sugiyono dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Sam L Tobing.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu mengikuti keinginan sejumlah tokoh agar mengambil alih tanggung jawab atas pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century.
Kelompok orang yang memiliki kekuasaan yang ingin meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK cenderung meningkat. Namun, mereka belum tentu akan dilindungi karena LPSK hanya berwenang melindungi saksi dan korban dalam kasus pidana.
KPK Periksa Anggodo Seputar Uang ke Ary Muladi
Saksi Ary Muladi siap dikonfrontasi dengan tersangka Anggodo Widjojo terkait kasus dugaan upaya penyuapan dan upaya mencegah serta menghalangi penyidikan korupsi.
Akbar Tandjung: Pansus Bank Century Perlu Segera Ambil Kesimpulan
Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi Marsillam Simandjuntak menegaskan, ia tidak diutus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Diduga Kuasai Tanah 3 Hektare Milik TNI
Bekas pengawal mantan presiden almarhum Soeharto, Brigjen (pur) Herman Sarens Sudiro, dipanggil paksa oleh oditur militer Kodam Jaya kemarin (18/1). Sejumlah personel polisi militer mendatangi rumah Herman di kluster Vermont Parklane G-5/17, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan. Malah personel TNI dilaporkan mengepung rumah Herman sebelum membawanya.
Bantu Tarik Piutang Negara
Perburuan terhadap aset koruptor oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) masih berlanjut. Itu menyusul masih adanya daftar obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak kooperatif yang ditangani Departemen Keuangan (Depkeu).
