“Seluruh hasil kejahatan ditransfer ke rekening istri dan anaknya.”

Polisi menahan Bahasyim Assifie dengan sangkaan terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan mantan petinggi kantor Pajak itu. “Modus operandinya gratifikasi, (yakni) imbalan atas jasa bantuan menyelesaikan masalah pajak,” kata Boy di Polda Metro Jaya kemarin.

Pemindahan Bahasyim dinilai tak sesuai dengan prosedur.

Kepindahan Bahasyim Assifie dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2008 ternyata atas permintaan Paskah Suzetta, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional kala itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Paskah waktu itu meminta Bahasyim diperbantukan ke Bappenas.

Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Nunun Nurbaeti Daradjatun bepergian ke luar negeri. “Betul, dia dicekal sejak 24 Maret lalu,” kata juru bicara Komisi, Johan Budi S.P., melalui telepon tadi malam.

Meski sudah dilarang ke luar negeri, menurut Johan, status Nunun dalam kasus suap cek pelawat (traveler’s cheque) masih sebagai saksi. “Pengadilan akan memanggilnya lagi pekan depan,”kata Johan.

Kuasa hukum: Ada upaya mengadu domba Susno dengan Makbul.

Tim Khusus Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam waktu dekat akan memanggil Komisaris Jenderal Susno Duadji. Juru bicara Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, tadi malam mengatakan Susno akan dimintai keterangan seputar Syahrial Johan, yang ia sebut-sebut sebagai makelar kasus di kepolisian. "Pak Susno kan yang melemparkan nama itu (Syahrial)," kata Edward saat dihubungi.

Ada yang setuju dengan syarat, ada yang menolak.

Hukuman mati bagi koruptor masih memicu pro dan kontra. Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, kemarin menyatakan mendukung hukuman mati dengan sejumlah syarat. "Saya sebagai anggota Satgas setuju (hukuman mati)," kata Achmad saat dihubungi kemarin.

PPATK Kantongi Beberapa Nama Lain
Presiden meminta agar mafia narkoba, perbankan, dan perikanan dibidik.

Setelah rekening janggal dua pegawai Direktorat Pajak terbongkar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan masih memiliki rekening janggal sejumlah pejabat yang lain. "Masih ada (yang lain). Tapi untuk sekarang Bahasyim Assifie yang sudah disebut-sebut itu dululah," kata Kepala Pusat Pelaporan Yunus Husein kepada Tempo kemarin.

Saat ditanyakan namanya, Yunus menolak menyebutkan. "Tidak bisa diungkapkan," katanya.

Kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara lagi-lagi tercabik oleh skandal korupsi. Publik pun gamang atas keseriusan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Rentetan skandal korupsi yang tak kunjung habis menggiring sikap publik pada titik ekstrem.

Kegeraman publik atas perilaku korupsi dari sebagian aparatur negara tak terbendung. Ketidakpercayaan pada lembaga negara yang berwenang dalam memberantas korupsi pun meluntur. Lebih jauh, sistem dan mekanisme yang ada diragukan bisa membabat korupsi yang berurat berakar di berbagai instansi di negeri ini.

Terbongkarnya kasus perpajakan yang melibatkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Gayus HP Tambunan, yang juga melibatkan pejabat polisi dan jaksa, jangan sampai mengalihkan perhatian masyarakat. Momentum ini harus dipakai untuk melakukan pembersihan berbagai persoalan terkait perpajakan.

Khususnya, jangan dilupakan penunggak pajak besar yang namanya pernah diumumkan oleh Dirjen Pajak beberapa waktu lalu. Apalagi jumlah tunggakan mereka sangat fantastis.

Testimoni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji di Komisi III DPR mulai terkuak sedikit demi sedikit. Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, dugaan makelar kasus yang dituding Susno terkait gugatan Ho Kian Huat, warga negara Singapura, yang melaporkan kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Anuar Salmah atau yang lebih dikenal dengan nama Amo, pemilik PT Sumatera Aquaprima Buana.

Pencatatan dan Pelaporan Dana Partai Politik Lemah

Partai politik seharusnya mengambil tanggung jawab penuh jika ada kadernya, baik di pemerintahan maupun legislatif, yang terindikasi atau malah terbukti melakukan korupsi, terlibat praktik makelar kasus atau jabatan, ataupun menjadi bagian dari mafia hukum.