Panitia Kerja Perpajakan Komisi XI DPR menantang Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto menjadi 16 persen. Tahun ini pemerintah hanya menetapkan rasio penerimaan pajak sebesar 12 persen terhadap produk domestik bruto.

Jika Ditjen Pajak mampu meningkatkan rasio penerimaan pajak menjadi 16 persen, penerimaan dari pajak bisa mencapai Rp 960 triliun. Sementara kalau pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak 12 persen, penerimaan pajak hanya Rp 742,7 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, secara kumulatif, praktik mafia kasus di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sangat merugikan negara. Selain melibatkan rantai institusi penegak hukum, praktik itu juga merugikan rakyat akibat penerimaan negara yang diselewengkan.

Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan pembersihan secara menyeluruh praktik mafia, tak hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga di sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Tindakan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (nonaktif), Ibrahim, yang diduga menerima suap dari pengacara Adner Sirait diperkirakan dilakukan sendirian. Tindakan itu belum tentu diketahui dua anggota majelis hakim lainnya dalam perkara sengketa tanah PT Sabar Ganda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diketuai Ibrahim.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut pejabat Pemerintah Indonesia yang diduga menerima suap dari perusahaan Inggris, Innospec Ltd. Sidang Pengadilan Southwark Crown, Inggris, 26 Maret 2010, menyebutkan adanya penyuapan oleh Innospec Ltd kepada dua pejabat di Indonesia untuk menghalangi penerapan aturan pelarangan bahan pembuat bensin bertimbal.

”Kami pelajari proses peradilan di sana (Inggris), sejauh mana yang bisa kami gunakan,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah di Jakarta, Rabu (7/4).

Setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap lima jaksa terlapor yang menangani perkara Gayus HP Tambunan dan delapan jaksa struktural, Rabu (7/4), Tim Pemeriksa Kejaksaan Agung mulai menelusuri dana dari rekening Gayus yang diduga mengalir ke jaksa.

”Pemeriksaan internal oleh tim pemeriksa selesai pada Selasa (6/4) malam. Hari ini (Rabu) tim berinisiatif mendatangi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk mengetahui apakah ada aliran dana ke jaksa dalam penanganan perkara Gayus,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Didiek Darmanto.

Dua pernyataan menarik perhatian keluar dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang dugaan makelar kasus, melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perwira kepolisian.

Kasus Gayus Tambunan tidak hanya disesalkan, membuat murka dan berang banyak pihak, tetapi juga dapat dijadikan barometer, seberapa sungguh-sungguh dan serius Ditjen Pajak dan lembaga penegak hukum dalam melakukan reformasi penegakan hukum.

Jumlah dana yang dikorupsi memang hanya Rp 25 miliar, tetapi siapa dapat memastikan keseluruhan jumlah yang ”dirampok”, di tengah upaya Ditjen Pajak untuk terus meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak yang kini sudah melebihi 60 persen dari volume APBN 2010 yang Rp 1.000 triliun lebih.

Enam Hakim Agung Dilantik

Mahkamah Agung (MA) melantik enam hakim agung hasil seleksi DPR. Dengan tambahan enam personel itu, jumlah hakim agung kini menjadi 49 orang. Ketua MA Harifin Tumpa berharap, dengan tambahan hakim itu, beban tunggakan kasus di MA bisa diselesaikan.

Potongan hukuman enam bulan penjara untuk terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin menuai kecaman. Komisi Yudisial (KY) menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan PK (peninjauan kembali) yang diajukan oleh Ayin tidak berpihak kepada masyarakat. Putusan tersebut justru menunjukkan upaya proteksi MA terhadap penyuap jaksa kasus BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) Urip Tri Gunawan tersebut.

"Putusan itu mengenaskan. Itu menyedihkan," kata Ketua KY Busyro Muqoddas saat menghadiri pelantikan hakim agung di gedung MA kemarin (7/4).

KASUS mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan sebenarnya sudah lama diendus oleh Ditjen Pajak. Bahkan, Ditjen Pajak juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Namun, surat Ditjen Pajak soal Gayus tidak direspons oleh kepolisian.