Marwan Jafar: Korupsi untuk Kepentingan Pemilih

Partai politik ternyata tidak lepas dari kasus korupsi, seperti yang terjadi pada instansi pemerintah. Bahkan, korupsi juga dinilai menggurita di tubuh partai politik dan parlemen, seperti terungkap dalam hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia.

Data hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia, selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008, menempatkan partai politik dan parlemen pada peringkat ketiga besar lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Kalau Tidak Hadir sebagai Saksi Suap Cek Perjalanan dalam Sidang Hari Ini

Setelah dua kali tidak hadir dalam sidang, Nunun Nurbaeti Daradjatun terancam tindakan tegas atas kasus dugaan suap penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil secara paksa jika istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut tidak memenuhi panggilan ketiga untuk bersaksi dalam sidang.

Besok KPK Putuskan Pemanggilan Boediono dan Sri Mulyani

Penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlangsung. Selain telah memeriksa sejumlah petinggi Bank Indonesia (BI), KPK akan kembali menggelar perkara Bank Century.

Temuan Tim Independen Polri soal Kasus Gayus

Penyelidikan tentang peran SJ (Syahril Djohan) dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan mulai menemui titik terang. Berdasar hasil pengumpulan data sementara tim independen bentukan Kapolri, Syahril diduga menjadi penghubung antara penyidik polisi dan jaksa di Kejaksaan Agung.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum tak sabar untuk segera menguak keterangan SJ (Syahril Djohan), sosok yang disebut-sebut sebagai sutradara kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Hari ini mereka mendahului tim independen Polri untuk memeriksa orang yang diduga sebagai penghubung antara penyidik Polri dan jaksa tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyetujui penerapan hukuman mati bagi terpidana mati. Hakim diminta berani menerapkan hukuman mati karena hukuman mati bagi koruptor sudah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999.

SAAT ini mungkin merupakan masa-masa paling suram bagi citra dunia perpajakan di Indonesia, khususnya bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wajah institusi perpajakan seolah menjadi bulan-bulanan publik terkait dengan sejumlah kasus yang membelitnya.

Belum tuntas kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai golongan IIIa yang memiliki simpanan lebih dari Rp 24 miliar, publik kembali dientakkan oleh kasus pegawai pajak lain, Bahasyim Assifie. Bahasyim ditahan Polda Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan money laundering sebesar Rp 64 miliar.

Rencana Dewan Perwakilan Daerah untuk membangun kantor perwakilan di 33 provinsi dengan dana hingga Rp 30 miliar per provinsi dinilai pemborosan dan mubazir. Pembangunan kantor perwakilan dengan total dana hampir Rp 1 triliun itu tidak efektif karena terbatasnya kewenangan DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah.

Bahasyim Assifie, mantan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang menjadi tersangka dugaan pencucian uang, memiliki dua rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun, Bahasyim yang sudah mundur dari jabatannya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jarang mendiami dua rumahnya itu.

Seorang polisi di Indramayu, Jawa Barat, Ajun Inspektur Dua NS, dijebloskan ke tahanan sejak Kamis (8/4) malam karena diduga menjadi makelar kasus pembunuhan. NS, yang bertugas di Kepolisian Resor Indramayu, dituduh meminta uang Rp 14,3 juta kepada keluarga Kadana.