Ancaman kekosongan pimpinan Komisi Yudisial (KY) mulai disikapi serius oleh pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengklaim bahwa Komisi III (bidang hukum) DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga November mendatang.

Namun, dia tidak menyebutkan dasar perpanjangan tersebut. ''Ini perintah langsung dari presiden untuk menangani ancaman kekosongan pimpinan di KY. Saya sudah bertemu pimpinan komisi III dan sepakat untuk memperpanjang,'' kata Patrialis saat dihubungi di Jakarta kemarin (17/7).

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus menelisik arah aliran dana hasil pungutan biaya akses sistem administrasi badan hukum (sisminbakum). Namun, hasil pemeriksaan sementara terhadap dua tersangka, yakni mantan Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo, belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Setelah Penyitaan Dokumen Dugaan Korupsi Alkes
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap menjelaskan semua dokumen yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua pejabat kementerian itu juga siap diperiksa atau bersaksi.

Irjen Kemenkes Naydial Roesdal mengungkapkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada KPK untuk memeriksa dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) senilai Rp 98 miliar pada 2006 di kementerian tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak begitu menjadi perhatian publik selama ini. Dibanding dengan Korupsi, TPPU atau Money Laundry tersebut tentu saja kalah pamor. Di titik inilah sebenarnya kita sangat kecolongan, karena tidak mungkin pemberantasan korupsi atau kejahatan besar lainnya bisa maksimal tanpa menseriusi upaya pemberantasan praktek pencucian uang. Kenapa?

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Jago Bela Diri yang Hobi Menggerakkan Massa

Peristiwa kekerasan yang dialami aktivis ICW Tama Satrya Langkun menuai simpati dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Siapa sosok Tama?

SEKARING R.A., Jakarta

Sidang Uji Materi tentang Jabatan Jaksa Agung

Sidang pertama permohonan uji materi penafsiran pasal 22 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (15/7). Dalam permohonannya, mantan Menkeh dan HAM itu meminta agar hakim konstitusi mengeluarkan putusan sela dan memanggil sejumlah saksi dari kalangan pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung).

PENGUSAHA Hartono Tanoesoedibjo akhirnya memenuhi panggilan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (15/7), dia muncul di Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Sebelumnya, 1 Juli lalu, adik Hary Tanoesoedibjo itu mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan masih berada di luar negeri. Pada panggilan kedua 12 Juli lalu, Hartono juga tak muncul karena sakit. Namun, kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menjanjikan Hartono akan hadir pada 15 Juli.

Bukan anggota DPR saja yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin karena banyak yang belum melaporkan kekayaannya. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, kesadaran pejabat BUMN untuk melaporkan hartanya juga sangat rendah.

Pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji, selalu memunculkan catatan indikasi korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Posisi DPR seharusnya mengawasi dan bukan sebaliknya terlibat menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Badan Kehormatan DPR harus segera bekerja untuk mengusut dugaan ini sesuai dengan kewenangan di dalam Undang-undang dan Tata Tertib DPR RI.