Komisaris Jenderal Timur Pradopo resmi mengemban tugas sebagai Kepala Kepolisian Negara RI setelah serah terima jabatan dari Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (27/10). Timur Pradopo mengatakan akan melanjutkan reformasi birokrasi kepolisian sesuai strategi besar Polri 2005-2025.

Acara itu, antara lain, dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, dan perwakilan kantor kedutaan besar negara-negara sahabat.

Keluarga Nunun Nurbaety, yang disebut-sebut sebagai pemberi cek perjalanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, menyebutkan Miranda S Goeltom tahu penyandang dana dalam kasus itu. Miranda menjadi Deputi Gubernur Senior BI yang terpilih pada 2004.

Dalam sebulan terakhir terjadi dua peristiwa di Kota Batam yang berhubungan dengan ”aspirasi menuntut keadilan”. Ada sisi yang secara substansi sama, tetapi beda perlakuannya.

Peristiwa pertama terjadi pada akhir September lalu. Sebanyak 104 unit mobil impor mewah disita polisi guna kepentingan penyidikan karena diduga kuat berdokumen palsu alias bodong hingga terindikasi mengemplang pajak negara sebesar Rp 700 miliar.

Kepala Sekolah SMP 67 Jakarta Purwati membantah dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan. "Dana kami gunakan sesuai dengan peruntukannya," katanya di sela persidangan di kantor Komisi Informasi Publik, Jalan Meruya Selatan I, Kembangan, Jakarta Barat, kemarin. Komisi Informasi Publik kemarin menggelar sidang mengenai kasus dokumen Anggaran Pendapatan Belanja di lima SMP di Jakarta, yakni SMP 28, SMP 67, SMP 84, SMP 95, dan SMP 100 Jakarta. AGUNG SEDAYU
Sumber: Koran Tempo, 26 Oktober 2010

Pengacara dan keluarga Benjamin menyangkal tuduhan status tersangka.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Benjamin Bukit sebagai tersangka. Dalam surat Kejaksaan Tinggi yang ditandatangani oleh asisten pidana khusus, Yoseph Nur Eddy, Benjamin menjadi tersangka korupsi saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan dan Penyimpanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Ia dimintai keterangan selama lebih dari sembilan jam sebagai saksi dalam kaitan dengan kasus dugaan suap cek pelawat yang muncul setelah ia terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004.

"Miranda diperiksa sebagai saksi,” kata juru bicara KPK, Johan Budi. Selain terhadap Miranda, pemeriksaan dilakukan terhadap Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh.

Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dihadirkan dalam lanjutan sidang keterbukaan informasi publik (KIP) terkait dugaan korupsi yang terjadi di beberapa sekolah, yang semakin menguat akhir-akhir ini Hal ini diindikasikan oleh ketertutupan beberapa sekolah, seperti SMPN 28, SMPN 67, SMPN 84, SMPN 95, SMPN 100, dan beberapa sekolah lain dalam memberikan data soal anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS).

Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan para orang tua murid, Senin (25/10/2010), mendatangi kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jl. Meruya Raya, Jakarta Barat. Kedatangan para aktivis ICW dan para orang tua murid dengan memakai baju "transparan".

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam perkara suap cek perjalanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat pemilihan dirinya pada tahun 2004. Namun, saksi kunci dalam perkara itu, Nunun Nurbaeti, kembali mangkir dari panggilan KPK.

Miranda tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/10) pukul 09.30, dan keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.15. Miranda tak mau berkomentar soal pemeriksaan dia yang berlangsung hampir sembilan jam itu.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakui masih ada kelemahan anggota Polri dalam melayani masyarakat. Selama ini masyarakat banyak mengeluhkan kinerja dan pelayanan aparat reserse. Namun, pihak Polri, khususnya dengan kepemimpinan Kepala Polri yang baru, Komisaris Jenderal Timur Pradopo, akan terus melakukan perbaikan dan perubahan.

Hal itu diungkapkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri kepada pers di Jakarta, Senin (25/10). ”Pelayanan di bagian reserse paling banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu mencapai 75-80 persen,” kata Bambang.