Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin berharap pelantikan Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Polri bisa membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Diharapkan, kedua lembaga itu bisa bekerja sama lebih erat lagi.

”Harapan kami bisa meningkatkan hubungan kelembagaan, misalnya dalam koordinasi dan supervisi. Kita berkoordinasi dalam menyukseskan pemberantasan korupsi,” kata Jasin di Jakarta, Jumat (22/10).

Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani kerja sama intelijen dengan National Central Bureau International Police. Kerja sama ini memungkinkan KPK mendapat informasi dan data intelijen terkait buronan dan aset koruptor di 188 negara.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Pelaksana Tugas Deputi Informasi dan Data KPK Ade Raharja serta Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Halba Rubis Nugroho di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/10).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono masih menunggu salinan putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali surat ketetapan penghentian penuntutan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang kini tengah diperiksa jajaran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Darmono belum bisa menyikapi putusan MA yang menolak peninjauan kembali Kejagung sebelum menerima dan membaca isi putusan MA secara lengkap.

Tersangka kasus korupsi yang juga mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Paskah Suzetta, mengaku siap menjalani proses hukum. Politisi Partai Golongan Karya ini tidak akan mempermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkaranya.

Paskah menyampaikan hal itu setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara suap berupa cek perjalanan dalam pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk empat tersangka lainnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jumat (22/10).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung Darmono menegaskan, dia tidak akan melindungi jaksa Cirus Sinaga atau jaksa-jaksa lainnya jika terlibat dalam dugaan pembocoran atau penggandaan salinan rencana tuntutan atas terdakwa Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang. Darmono belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan oleh tim di bawah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas kasus ini.

Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan meresmikan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiga ibu kota provinsi, yaitu Semarang (Jawa Tengah), Bandung (Jawa Barat), dan Surabaya (Jawa Timur). Kota-kota tersebut dipilih karena dinilai tergolong daerah yang kasus korupsinya relatif tinggi.

”Paling telat 1 Januari sudah beroperasi, tetapi kami berharap Desember sudah jalan,” kata Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, Jumat (22/10).

Karier Komisaris Jenderal Timur Pradopo yang melesat itu mengundang perhatian luas publik. Dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Timur Pradopo, yang berpangkat inspektur jenderal, dimutasi menjadi Kepala Polda Metropolitan Jakarta Raya pada 8 Juni 2010.

Polisi siap meladeni ICW dalam kasus rekening gendut ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kemarin mengajukan permohonan sengketa informasi tentang rekening mencurigakan milik para jenderal polisi kepada Komisi Informasi Pusat.

Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto mengatakan, ICW menggugat karena Markas Besar Kepolisian RI menolak membuka informasi seputar rekening jumbo milik para perwira tinggi itu. “Kami tidak melihat iktikad baik dari polisi,” kata Agus di kantor Komisi Informasi Pusat kemarin.

Tersangka kasus suap cek pelawat (traveler's cheque), Panda Nababan, kemarin melaporkan lima hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Agung.

Panda melaporkan majelis hakim yang menyidangkan kasus cek pelawat dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod. Mereka adalah hakim Nani Indrawati, Herdi Agustin, H. Acmad Linoh, Slamet Subagio, dan Sofialdi.

Korupsi terus mewarnai penyelenggaraan ibadah haji. Kasus paling akhir adalah dugaan suap sebesar Rp 25 miliar kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010/1431H. Kombinasi monopoli, buruknya tata kelola, dan lemahnya pengawasan membuat banyak celah terjadinya korupsi.