Bupati Semarang Mundjirin akhirnya memberi izin kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk memeriksa Kades Jatirunggo Indra Wahyudi, terkait kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol di Desa Jatirunggo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Surat izin penyidikan telah dikirimnya ke kantor Kejati.

Mundjirin mengatakan, pihaknya tidak menunda-nunda surat izin penyidikan untuk Indra. Permohonan dari Kejati diterimanya pada tanggal 4 Mei malam. Esok harinya ia membuat surat balasan yang kemudian diproses Bagian Hukum Setda tanggal 6 Mei.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima hasil kaji ulang atau evaluasi terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Untuk selanjutnya, hasil kaji ulang tersebut akan dibahas di Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. ''Surat sudah kita terima kemarin. Senin nanti mungkin ada rapat BURT,'' ujar Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Insalasi DPR, Sumirat, di Gedung DPR, kemarin.

Anggota DPR kembali tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang diwakilinya. Setelah berencana membangun gedung baru senilai lebih dari Rp 1 triliun dan menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk berkunjung ke luar negeri, ternyata anggota DPR juga menghabiskan anggaran Rp 151 miliar untuk pulsa telepon.

Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, anggaran komunikasi atau isi pulsa ponsel pribadi anggota DPR itu berlebihan. Bahkan anggaran pulsa anggota DPR dibiayai dengan dua pos berbeda.

Bola panas kasus suap Sesmenpora terus menggelinding. Setelah Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin dimintai keterangan oleh Dewan Kehormatan partai itu, giliran Menpora Andi Mallarangeng dipanggil oleh Tim Investigasi Fraksi Partai Demokrat DPR.

”Tim akan memanggil semua pihak yang disebut dalam kasus suap tersebut. Hasilnya, terserah pada partai untuk menindaklanjutinya,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa di Gedung DPR, kemarin.

Kunjungan kerja kerja anggota Komisi IX DPR RI ke Australia yang menuai cemooh masyarakat luas, semakin menurunkan kepeercayaan publik terhadap agenda studi banding ke luar negeri. Namun anggota DPR sepertinya sudah kebal terhadap kritikan, karena di tengah meluasnya penolakan, mereka tetap saja mengagendakan plesiran dengan uang rakyat berkedok studi banding guna pembahasan legislasi.

Penyelesaian kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan HAM dinilai berlarut-larut. Kejaksaan Agung diminta segera melimpahkan berkas perkara yang sudah dinyatakan P21 untuk segera masuk ke pengadilan.

Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jefferson Solaiman M. Rumajar, divonis sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim menyatakan Jefferson secara sah dan meyakinkan melanggar aturan pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana sembilan tahun dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan," kata ketua majelis hakim Jupriadi dalam pembacaan vonis di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, kemarin.

Partai Demokrat sudah mengorek keterangan kedua kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

Hasil pemeriksaan, "Sampai saat ini belum ada indikasi keterlibatan kedua kader kami itu," kata Benny Kabur Harman, Ketua Departemen Hukum Partai Demokrat, kemarin.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan bakal memasukkan materi perlakuan terhadap pelaku korupsi layaknya teroris. Materi ini akan diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang sedang disusun ulang.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, tujuan memasukkan materi itu adalah memberi efek jera. "Supaya efek jera semakin besar,” kata Patrialis di sela acara Konferensi Pemberantasan Praktek Penyuapan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, kemarin.

Total nilai praktek suap di dunia lebih dari Rp 8.500 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pemerintah negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20 memerangi, dan memilih tidak berbisnis dengan, koruptor. Lembaga-lembaga penegak hukumnya juga diminta memperkuat kerja sama, melindungi "whistle blower" (pelapor kasus korupsi), serta mengembangkan kemitraan produktif dengan negara-negara yang menjadi surga pajak dalam pemulihan aset dan menghilangkan praktek pencucian uang.