Beberapa waktu lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga terlibat dalam korupsi terkait impor daging sapi. Kasus ini menyentak kesadaran publik, tak hanya bagi kader partai yang dikenal sangat ideologis, tetapi juga bagi masyarakat umum.
Kepada Yang Terhormat
Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di
‐ Istana Negara. Jl. Veteran No. 16. Jakarta Pusat
Universitas Pennsylvania Amerika Serikat memeringkat Indonesia Corruption Watch di urutan ke-24 dalam Kategori “Top 30 Transparency and Good Governance Think Tanks” atau 30 Teratas Organisasi Peneliti yang menggiatkan transparansi (keterbukaan) dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat dunia internasional.
ICW menggabungkan diri dalam Koalisi Perlindungan Saksi Korban untuk mendorong terbentuknya Pansel Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban yang berperan membongkar kejahatan, termasuk kasus-kasus korupsi besar. LPSK belum juga membentuk Pansel Pemilihan Anggota LPSK periode 2013-2018. Padahal, keanggotaan LPSK periode 2008-2013 akan segera berakhir pada 8 Agustus 2013.
Senin (11/02), Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan ICW atas sengketa informasi laporan keuangan Partai Demokrat. Majelis KIP mengabulkan permohonan ICW seluruhnya, yang artinya partai Demokrat wajib memberikan permohonan informasi yang diminta ICW yaitu laporan keuangan partai tahun 2010-2011.
Siaran Pers Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban
Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 akan berakhir pada 8 Agustus 2013 namun hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota LPSK yang baru belum juga terbentuk. LPSK sebagai pihak yang berkepentingan juga belum mengumumkan kepada publik siapa Anggota Pansel, tugas dan kewenangan Panitia Seleksi.
Rabu (06/02) lalu, Slank mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pasal 15 Ayat 2(a) UU Kepolisian yang berbunyi: “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Alasan pengajuan judicial review adalah banyaknya konser Slank yang tidak diizinkan oleh Kepolisian.
Sejumlah tokoh memberikan dukungan untuk Teten Masduki, aktivis senior antikorupsi, pendiri Indonesia Corruption Watch, dan mantan Sekjen Transparency International Indonesia (TII) yang bertarung di Pilkada Jabar. Teten nyalon sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Rieke yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Calon Gubernur. Acara bertempat di Restoran Warung Daun Jakarta Pusat, Rabu (60/02) lalu.
Kemdikbud mengumpulkan 33 kepala dinas pendidikan provinsi guna membahas nasib 1.300-an sekolah berlabel RSBI/ SBI di seluruh Indonesia. Pertemuan ini membahas bagaimana kelembagaan dan kegiatan pembelajaran sekolah eks RSBI pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.
Rabu (30/01), ICW dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Agung untuk menyerahkan catatan hukum mengenai vonis Angelina Sondakh untuk Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendukung Mahkamah Agung untuk mendorong para hakim agar menjatuhkan vonis yang lebih sesuai, karena tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) akhir-akhir ini cukup rendah.
