Pengadilan Harus "Bersih-bersih" dari Korupsi

Pengadilan harus berbenah besar-besaran. Pengadilan harus “bersih-bersih” sebelum hancur dimakan ketidakpercayaan publik dan gontokan koruptor yang tak segan menyuap para hakim dengan kendali diri menyedihkan.

Laporan Survey Pemilih di 6 Propinsi

Sejak era reformasi, tren tidak memilih pada Pemilihan Umum Legislatif cenderung meningkat, hingga pada Pemilu 2009 mencapai 29.1%.

Laporan Survey Pemilih di DKI Jakarta

Sejak era reformasi, tren tidak memilih pada Pemilihan Umum Legislatif cenderung meningkat, hingga pada Pemilu 2009 mencapai 29.1%.

Tren Vonis Kasus Korupsi 2013

Tren vonis korupsi 2013 menunjukkan vonis ringan masih dominan, walau vonis bebas bagi koruptor menurun. Meski mengecewakan, lembaga peradilan masih punya beberapa catatan baik. ICW mendesak lembaga peradilan makin meningkatkan kualitas kerja dan pengawasan.

 “Selama tahun 2013, ada 184 jumlah perkara dengan 295 terdakwa. Total potensi kerugian negara ditaksir Rp 3,4 triliun,” ujar peneliti ICW bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter dalam konferensi pers di ICW, Minggu (12/1).

Seleksi CPNS Masih Diwarnai Kecurangan

ICW tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC), koalisi yang ikut serta dalam kepanitiaan Seleksi CPNS Nasional bidang pengawasan. KLPC telah membuka layanan pengaduan sejak awal September 2013, dan telah mengumumkan hasil temuan pemantauan pelaksanaan seleksi CPNS 2013.

KLPC berhasil menghimpun 154 pengaduan selama September hingga 6 Januari 2014. Berdasarkan jalur seleksi, 59 kasus mempersoalkan jalur honorer K2 dan 95 kasus bermasalah terkait jalur umum.

Opentender, Peluang Menekan Korupsi Pengadaan Pemerintah

Opentender.net adalah website yang ICW kembangkan untuk membantu masyarakat sipil mengecek dan mengawasi pengadaan barang dan jasa di daerah masing-masing, terutama proyek-proyek dengan resiko penyimpangan tinggi, termasuk korupsi. Dengan mengawasi jalannya proses pengadan lewat opentender.net, masyarakat memotong kompas untuk kembali ke salah satu akar permasalahan, yaitu celah terjadinya korupsi.

Kajian Tentang Pelaporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Pemilu 2014: KPU Perlu Tegas Atas Buruk Laporan Dana Kampanye Partai Politik
Pelaporan awal Dana Kampanye Partai Politik telah diserahkan oleh beberapa Partai Politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU. Pelaporan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4) yang menyatakan pelaporan periodic 3 bulanan Penerimaan Sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang yang diatur di dalam Pasal 19 PKPU yang sama.
 
Adanya peloran periodic yang diatur oleh PKPU No.
Subscribe to Subscribe to