Dalam sebuah perusahaan, Direksi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Demi melaksanakan kegiatan usahanya, Direksi dituntut untuk dapat mengambil langkah-langkah yang menghasilkan keuntungan bagi Perusahaan dan kelangsungan bisnisnya. Akan tetapi tak jarang kelalaian dalam pengambilan keputusan justru merugikan perusahaan atau bahkan dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat merugikan keuangan negara.

Pada pekan lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia kian memperlihatkan niat untuk merusak integritas pemilihan umum (pemilu) mendatang. Betapa tidak, melalui pernyataan anggotanya, Idham Kholik, KPU secara resmi menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Korupsi pengadaan merupakan masalah yang dihadapi secara global. Berdasarkan laporan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), korupsi pengadaan berdampak pada hilangnya uang negara sekitar 10-25 persen. Sementara itu pada 2014, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan berjudul “The OECD Foreign Bribery Report” yang menyatakan bahwa 57 persen kasus suap-menyuap terjadi kepada pejabat publik asing untuk mendapatkan kontrak pengadaan publik.

Sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Kementerian Keuangan perihal salinan hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih berlanjut. Kamis, 25 Mei 2023, ICW dan Kementerian Keuangan kembali berhadapan di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ruang publik masih diramaikan dengan pemberitaan perihal jalan rusak di daerah. Setelah Lampung, jalan rusak di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi menyusul menyita perhatian. Jalan dengan lubang menganga lebar pada dasarnya dapat kita temui di banyak daerah. Persoalan yang tidak asing ini terjadi bukan hanya karena kurangnya anggaran pembangunan jalan, melainkan juga korupsi.

Dikabulkannya permohonan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, terhadap pengujian UU KPK oleh Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menghancurkan lembaga anti rasuah tersebut. Alih-alih memperkuat KPK, melalui putusan No.112/PUU-XX/2022, MK malah memperpanjang masa jabatan pimpinan dari empat tahun menjadi lima tahun. Alhasil, sebagaimana ditegaskan oleh juru bicara MK, putusan tersebut pada akhirnya ditafsirkan mulai berlaku untuk kepemimpinan saat ini.

Istilah sekstorsi mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Padahal, Indonesia sendiri menempati urutan pertama untuk kasus Sekstorsi terbanyak di Asia, mencapai 18 persen pada tahun 2020 menurut Global Corruption Barometer. Sekstorsi atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan sextortion adalah istilah untuk menggambarkan jenis penyalahgunaan wewenang dengan seks sebagai alat suapnya.

Terhitung sejak Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 19 Juli 2022 yang menetapkan proses pengangkatan dan penetapan Penjabat (PJ) Kepala Daerah penuh dengan maladministrasi, praktis sudah lebih dari 300 hari tindakan korektif tidak dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Setelah ramai dicecar masyarakat atas dugaan melakukan kecurangan Pemilu, baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menebar kontroversi.

Carut-marut  praktik politik uang dalam pemilu, tampaknya sudah mewabah di tengah-tengah kehidupan  masyarakat, dan telah mencederai hakikat demokrasi di Indonesia. Politik uang sebagai the mother of corruption, benar-benar telah menjadi “hama penyakit” masyarakat yang menjangkiti bangsa Indonesia. Tradisi buruk praktik politik uang, semakin menggila pada pemilu: pemilihan langsung eksekutif, legislatif dan pilkades.