Bekas Pelaksana Tugas Bupati Serang Ahmad Rivai dan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Aman Sukarso menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan lingkungan Pasar Rau.
Merasa diancam, kuasa hukum Daan Dimara, Erick S Paat, akan melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin ke Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Erick juga akan meminta perlindungan polisi.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi. Karena, keputusan ini mempersulit penjaringan praktik korupsi yang sudah sedemikian canggih. MK dinilai tidak berhati-hati dalam membuat putusan itu.
Sidang gugatan perdata yang diajukan PT Indobuildco, pengelola hotel Hilton, kemarin dilanjutkan dengan mediasi.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak keberatan (eksepsi) Jeffrey Baso, terdakwa kasus dugaan pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru. Ketua majelis hakim Sutjahyo Padmo mengatakan materi eksepsi tim pengacara Jeffrey sudah masuk pokok perkara. Pemeriksaan perkara dugaan pidana korupsi Jeffrey harus dilanjutkan, kata Sutjahyo membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Kejaksaan Agung memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji mengatakan Setya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor beras sebanyak 60 ribu ton dari Vietnam. Melalui pemeriksaan Setya ini, kejaksaan berharap kasus impor beras 60 ribu ton menjadi jelas dan terang, ujar Hendarman di kantornya kemarin.
Mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat Theodorus Marbun, Kamis (27/7), untuk pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat tahun 2004-2005.
Bantuan operasional sekolah yang akan digulirkan tahun ini akan ditambah komponen satu buku pelajaran untuk setiap murid senilai Rp 20 ribu. Total dana yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 800 miliar. Sedangkan untuk daerah yang nilai ujian nasionalnya rendah, buku pelajaran gratis yang disediakan sebanyak dua buah.