Wakil Bupati Blitar Heri Nugroho mengambil alih jalannya pemerintahan di wilayahnya setelah Bupati Imam Muhadi ditahan di Rumah Tahanan Medaeng, Sidoarjo, karena menjadi tersangka korupsi. Kemarin pagi, Heri menggelar rapat koordinasi dengan para kepala bagian dan kepala dinas untuk menjalankan roda pemerintahan.
Kejaksaan Agung kemarin memeriksa Kepala Biro Keuangan DPR sebagai saksi kasus penyalahgunaan dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Pemeriksaan dilakukan setelah kejaksaan menemukan kuitansi pengucuran dana APHI ke rekening DPR sebesar Rp 675 juta.
Komisi Ombudsman Nasional (KON) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) agar serius dan cepat menyelesaikan kasus korupsi di provinsi ini. Hal itu harus dilakukan, jika Kejati Jabar tidak ingin dinilai telah mengabaikan kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar.
Masyarakat Tangerang mengecam tindakan 20 anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang memprotes PP 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD. Mereka menilai protes para anggota dewan ini adalah simbol keserakahan wakil rakyat.
Perkara korupsi dana APBD senilai Rp6,8 miliar dengan terdakwa Wakil Wali Kota Bogor mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor, kemarin. M Sahid diancam hukuman penjara seumur hidup karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam masa kepemimpinannya di DPRD Kota Bogor periode 1999-2004.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arnold Angkuow, dalam persidangan perdana terdakwa Nurdin Halid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/12), mendakwa Nurdin telah melakukan perbuatan korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 200.180.992.943.
Pemeriksaan terhadap Gubernur Banten H Djoko Munandar sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBD 2003 senilai Rp 14 miliar oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang sedianya dilaksanakan pada Senin (27/12), akhirnya ditunda sampai Rabu (29/12) atas permohonan gubernur sendiri.
Setelah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi dana jatah hidup dan biaya hidup (jadup/bedup) milik warga pengungsi Poso, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) dijadwalkan Selasa (28/12) ini mulai memeriksa Drs Asikin Suyuti MSi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sulteng, yang kini juga menjadi penjabat Bupati Poso.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Arly Fauzi, mengaku masuk daftar sebagai salah satu tersangka dugaan kasus korupsi di DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 senilai Rp 20,1 miliar.
