Serangan telak langsung dialamatkan ke DPD II Partai Golkar Karangasem. Sadar menerima kritikan tajam dari berbagai penjuru, akhirnya Golkar setempat buru-buru meluruskan apa yang berkembang sekarang ini.

Kepada koran ini Jumat kemarin, Sekretaris DPD Golkar Karangasem Drs Ida Wayan Oka Adnyana, menegaskan bahwa pengenaan Rp 200 juta bagi paket bupati, belum final. Dikatakan belum final karena peluang berubah sangat besar. Tergantung situasi dan kondisi perpolitikan terakhir.

Meski demikian tak menutup kemungkinan soal iuran akan kita bahas dalam rapat pleno Senin (24/1) depan. Hanya saja itu nanti tergantung situasi dan kondisi, apakah layak dibicarakan atau tidak, ujar Oka Adnyana yang didampingi bendahara Nyoman Mudana.

Yang justru membuat pengurus Golkar setempat kaget, kenapa wacana tersebut dikembangkan terlebih dahulu ke media. Sementara belum semua pengurus satu kata menerima keinginan tersebut. Kalau alasan kesulitan dana, sambungnya, tentu masih ada jalan lain untuk mendukung jalannya organisasi. Lho kan sudah ada aturannya, kenapa takut dicibir? Memang soal iuran baik dari calon maupun perseorangan yang komit dengan perjuangan kita diatur di UU No 32/2004. Tapi kan tidak semua orang tahu dan memahami payung hukum yang dibuat penguasa, dalihnya.

Pasalnya, kata dia, masih banyak masyarakat memandang Golkar dengan paradigma lamanya. Nah ketika muncul wacana penanjung batu yang akan dikenakan kepada calon, elite Golkar Karangasem khawatir wacana tersebut justru bisa merusak citra partai. Meskipun, imbuhnya, secara tegas UU No 32/2004 mengatur soal besarnya aliran dana baik dari perseorangan maupun badan usaha yang diperbolehkan diberikan kepada partai. Golkar komitmen menegakkan aturan. Nah ketika muncul wacana tersebut, seolah-olah Golkar menghalalkan politik uang. Padahal bukan itu maksud kita, tandasnya.

Karena itu, demikian dia, lebih baik persoalan tersebut diredam terlebih dahulu sebelum menimbulkan polemik yang berkepanjangan baik di internal partai maupun para calon kandidat kepala daerah yang berencana mengunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya.

Dia beralibi, sangat tak bijak jika hanya persoalan dana akhirnya agenda besar Partai Golkar yakni menyukseskan pilkada 16 juni mendatang, menjadi berantakan. Jadi tolonglah wacana tersebut sementara waktu diredam. Kami tak mempunyai maksud seperti itu, pungkasnya.(mus)

Sumber: Radar Bali, 22 Januari 2005