Sampai dengan 20 Desember 2004, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri bagi 412 orang dan penangkalan masuk ke Indonesia bagi 100 orang. Pencegahan dan penangkalan yang terkait dengan perkara pidana itu selanjutnya dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah niat baik untuk memerangi korupsi di Tanah Air. Namun hendaknya, Perpu itu tak hanya dijadikan simbol bahwa Presiden serius memberantas korupsi. Perpu tak punya arti apa-apa ketika kekuasaan tak mampu menegakkannya.
Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Selatan, Rabu (5/1) siang, menahan 13 orang anggota dan bekas anggota DPRD setempat. Keputusan penahanan itu diambil menyusul penetapan mereka sebagai tersangka korupsi yang merugikan negara Rp 4,2 miliar.
Masyarakat Kabupaten Flores Timur (Flotim) minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) memindahkan lokasi pemeriksaan Bupati Felix Fernandez dari Kupang ke Larantuka, ibu kota Flotim.
Judicial review atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi asas hukum. Karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) harus menolak permohonan judicial review tersebut.
Peningkatan biaya di sekolah dasar negeri yang dibebankan kepada masyarakat ternyata tidak dengan sendirinya meningkatkan mutu pendidikan. Studi yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Garut (Jawa Barat), dan Solo (Jawa Tengah) mengungkapkan, semakin mahal biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua murid tidak berkorelasi positif dengan peningkatan mutu SD. Studi itu juga menemukan begitu banyak pungutan sekolah yang tidak ada sangkut-pautnya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Pemerintah akan mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang akan digunakan untuk menerobos segala kendala dan aturan yang dianggap menghambat penanganan kasus korupsi.
Memasuki akhir kuartal abad kedua puluh, sebagian pengamat dunia menakbirkan aura optimisme dalam tahapan demokrasi. Mereka melihat kuartal abad kedua puluh ini merupakan periode demokrasi yang paling menjanjikan dalam sejarah peradaban modern.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) Wahyudi Purnomo, kemarin, diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) berkaitan dengan kasus korupsi di KPU sebesar Rp2 miliar.
Kejaksaan Agung telah menerima 30 surat izin pemeriksaan pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
