Sudah terlalu sering kita membaca berita tentang permintaan agar polisi bertindak tegas dalam kasus pembalakan liar (illegal logging), dari presiden sekalipun. Selama ini boleh dibilang bahkan gemanya pun tak ada. Karena itu, permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar polisi menjadikan 32 cukong pembalakan liar sebagai target operasi, sebagaimana dikemukakan Menteri Kehutanan M.S. Kaban, hanya akan bermakna jika memang diikuti tindakan nyata dan tuntas selekasnya.

Menteri Kehutanan telah menyerahkan nama-nama cukong pencuri kayu kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia dengan harapan para cukong ini segera masuk penjara dan hutan dapat dilestarikan sedikit demi sedikit. Harapan itu kemudian menjadi kekecewaan manakala aparat penegak hukum yang telah diberi informasi rahasia tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Di mana kemacetan upaya menjerat para cukong pencuri kayu ini? Setidaknya ada empat kendala bagi aparat penegak hukum untuk menjerat para cukong ini.

Delapan hari setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang menangani perkara yang terjadi sebelum 27 Desember 2002, KPK didatangi pengunjuk rasa. Massa yang mengaku tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Hukum, Rabu (23/2), berunjuk rasa di depan Kantor KPK, Jalan Veteran II, Jakarta. Mereka menuntut pimpinan KPK diganti karena tidak mengerti hukum.

Hasil survei Indonesian Corruption Watch terhadap praktek korupsi di instansi perpajakan pada tahun 2000 menemukan empat pola manipulasi pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut kasus korupsi di kantor-kantor pajak. Sudah ada kasus yang sedang kami tangani, kata Ketua Komisi Taufiequrachman Ruki seusai penandatanganan nota kesepakatan pemberantasan korupsi dengan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta kemarin.

Polres Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), menahan lagi satu orang tersangka kasus dugaan korupsi dana ABPD 2002-2003 sebesar Rp4 miliar. Kali ini yang ditahan adalah anggota DPRD Kabupaten Banyumas periode 2004-2009 Sunarto Arief.

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimulai dari departemen yang paling banyak pengeluarannya. Karena korupsi sudah demikian kompleks, maka pemberantasannya pun harus dimulai dari sektor yang paling besar anggarannya. Demikian pernyataan advisor Anticorruption Partnership Bambang Widjojanto di Padang, kemarin.

Menpora Adhyaksa Dault menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi sehingga tidak mungkin dirinya melakukan korupsi.

Sekretariat Jenderal MPR diduga melakukan mark up dalam pengadaan akomodasi apartemen bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam sidang DPD 2004, sebesar Rp606.429.777.

Sekitar 75% cukong illegal logging, yang namanya diserahkan oleh Departemen Kehutanan kepada Kejaksaan Agung, ditengarai sudah melarikan diri.